Berita

Max Sopacua

Wawancara

Max Sopacua: Partai Yang Bergabung Dalam KMP Dukung Perppu Pilkada Langsung

JUMAT, 10 OKTOBER 2014 | 09:04 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Partai Demokrat dinilai tidak konsisten sebagai partai penyeimbang. Sebab, bergabung dengan Koalisi Merah Putih (KMP) dalam pemilihan pimpinan DPR dan MPR.

Partai yang dikomandoi SBY itu mendapatkan Wakil Ketua DPR dan Wakil Ketua MPR. Tapi konsekuensinya, publik mem­per­tanyakan sikap Partai Demokrat tersebut.

Menanggapi hal itu, Wakil Ke­tua Umum Partai Demokrat Max So­pacua mengatakan, awalnya me­­mang partainya sebagai pe­nye­imbang antara kubu KMP dengan Koalisi Indonesua Hebat (KIH).       


“Awalnya kami di tengah-te­ngah. Tapi akhirnya kami berga­bung dengan KMP,’’ kata Max Sopacua kepada Rakyat Merde­ka di Jakarta.

Berikut kutipan selengkapnya;

Apa alasan Demokrat ingin men­dapatkan kekuasaan di parle­men?
Bukan itu tujuan utamanya. Kami menilai visi dan misi kami sejalan dengan KMP, sehingga kami merasa lebih cocok berga­bung dengan KMP. Bagaimana­pun Demokrat tidak bisa sendiri di tengah terus.

Bukannnya ingin dapat jatah pimpinan DPR dan MPR?
Kalau wa­kil kita ada di pimpin­an DPR dan MPR itu sebuah keniscayaan dari perpolitikan. Saya kira, de­ng­an masuknya De­mokrat ke KMP bukan sebuah konglome­rasi po­litik. Tapi ini ada­lah ke­hen­dak yang didasarkan atas ke­samaan visi dan misi untuk me­ngawal pemerintah ke depan.

Apa benar KMP  mendu­kung Perppu soal pilkada langsung?
Ya, Perppu pilkada langsung itu yang konsepnya sudah ditan­datangani oleh SBY, juga sudah disetujui dan ditandatangani  oleh pimpinan-pimpinan partai di KMP. Selanjutnya tinggal diper­juangkan di DPR. Artinya, ting­gal digulirkan di paripurna DPR saja untuk diselesaikan. Biarpun nanti ada dinamika-dinamika, yang jelas pimpinan partai di KMP sudah menandatangani apa yang dinginkan oleh pemerintah SBY. Artinya, partai yang berga­bung dalam KMP mendukung Per­ppu pilkada langsung.

Apa upaya Demokrat itu diterima secara bulat?
Ya, kami kan telah melakukan pe­nggalangan mengenai Perppu itu. Saya kira tidak ada masalah, sela­ma  hal itu merupakan sebuah ke­bijakan untuk ke depan lebih baik.

Kapan pembahasan Perppu itu dijadwalkan di DPR?
Saya belum tahu, karena saya kan bukan pelaku di sana. Kita lihat saja pada masa sidang be­ri­kutnya, apa sudah bisa di jad­wal­kan pembahasannya.

Bagaimana dengan konsep penyeimbang?
Ya kita semua penyeimbang, KMP juga penyeimbang kok. Kan gak ada dua pemerintahan. Hanya satu.

Menurut Anda, bagaimana gambaran pemerintah ke de­pan yang parlemennya dikua­sai KMP?
Jokowi-JK ini harus didukung penuh dengan program-program­nya yang pro rakyat, itu saja. Ja­ngan sampai program-program rakyat dijegal.  Masak ada jegal-jegalan. Program yang sudah di­ca­nangkan oleh SBY selama 10 tahun ini mendapat tempat di hati rakyat biarpun ada yang belum selesai. Di mata internasional kita mendapat predikat bagus.

Jadi tujuan dikuasainya DPR dan MPR oleh KMP bukan se­ma­ta-mata untuk saling mem­batasi pembuat pagar di sana. Ta­pi bagaimana men­dukung se­buah pemerin­tahan yang bagus dan baik ke depan.

Apa harapan Anda?
Harapan ke depan adalah Jo­ko­wi-JK menjalankan pemerin­ta­h­an­nya sesuai yang dijanjikan­nya saat kampanye pilpres lalu. Te­rapkan dan laksanakan semua ide-ide yang telah beliau sam­pai­kan ke publik.

Apa benar KMP mendukung Program Jokowi-JK?
Saya kira kami akan mendu­kung program yang dilakukan Pak Jokowi-JK. Prinsip dasar KMP baik di DPR maupun di MPR adalah ba­gaimana meng­ko­no­tasikan le­gis­lasi pengawas­an dan budgeting untuk kemas­lahatan bangsa dan negara de­ngan program-program yang akan dilakukan Pak Jo­kowi-JK.

Bangsa ini harus bagus, bangsa ini harus sesuai dengan keinginan para founding fathers Indonesia. Saya kira program Jokowi banyak mengenai hal-hal itu. ***

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Pergantian Kapolri untuk Antisipasi Putusan MK soal Gibran

Kamis, 01 Oktober 2026 | 18:19

UPDATE

Pengusaha Tembakau Dicecar KPK soal Dugaan Gratifikasi Oknum Bea Cukai

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00:41

Resmi Dilantik, 13 Pengurus DPD Peradi Profesional Siap Kawal Keadilan di Sulsel

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00:13

Sekolah Tahfidz Al-Qur’an Puan Maharani Mulai Dibangun di Malang

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00:10

Perbup Bogor soal Site Plan jadi Sorotan Usai Kasus HGB Summarecon Bergulir

Jumat, 09 Oktober 2026 | 23:49

BEI Tagih Penjelasan Emiten Haji Isam soal Gadai Saham ke Bank Mandiri

Jumat, 09 Oktober 2026 | 23:24

Rocky Gerung Dicurigai Sengaja Dipasang untuk Serang Gibran dari Dalam Kekuasaan

Jumat, 09 Oktober 2026 | 22:42

Kasus TPPU Rita Widyasari Menyeret Bos Dealer VW-Audi

Jumat, 09 Oktober 2026 | 22:28

Penyederhanaan BUMN: Pengaturan Outsourcing Lewat Anak Perusahaan Jadi Sorotan

Jumat, 09 Oktober 2026 | 22:18

PDIP soal Ijazah Gibran: Anak dan Bapak Masalahnya Sama Saja

Jumat, 09 Oktober 2026 | 21:57

Pegawai Bea Cukai Dedi Congor Mangkir Lagi

Jumat, 09 Oktober 2026 | 21:42

Selengkapnya