Pemerintahan Jokowi Diwarisi Anggaran Yang Berdarah-darah

Penerimaan pajak tahun ini diperkirakan sulit mencapai tar­get Rp 1.072,38 triliun. Oleh ka­rena itu, Presiden terpilih Jo­kowi diminta langsung mela­ku­kan langkah pengamanan APBN-Perubahan 2014 begitu resmi di­lantik pada 20 Oktober.

Pengamat perpajakan dari Uni­versitas Pelita Harapan (UPH) Roni Bako memper­ki­rakan, pe­nerimaan pajak tahun ini hanya akan tercapai sekitar 80 per­sen.

“Tahun lalu bisa 92 per­sen, tapi tahun ini sulit,” ujar Roni di Jakarta, kemarin.

Menurut Roni, ada sejumlah fak­tor yang menyebabkan pene­ri­maan pajak sulit mencapai tar­get. Per­tama, target yang ditetap­kan sejak awal sudah tidak rea­listis. “Tar­getnya terlalu tinggi,” ucapnya.

Kedua, tingkat kepa­tuhan wa­jib pajak masih rendah. Kini baru sekitar 30 persen wa­jib pajak yang benar-benar mem­bayar pa­jak. Se­mentara bebe­rapa kalangan juga menuding Ditjen P­ajak kurang serius untuk meng­genjot pajak.

“Pemerin­tah­an Jokowi akan di­warisi ang­garan yang berdarah-darah begitu men­jabat sebagai Presiden. Pasalnya, penerimaan pajak tidak mencapai target se­mentara be­lanja negara, terutama subsidi BBM diperkirakan me­lonjak ka­rena pelemahan rupiah,” cetus Roni.

Ketua Umum Forum Purna­bak­­ti Eselon Satu Indonesia (For­pesi) Iskandar Andi Nu­hung me­ngatakan, peme­rintah perlu meningkatkan akun­tabi­litas dan transparansi peng­gu­naan pajak untuk men­dorong ke­sadaran dan tanggung jawab dari masyarakat untuk mem­ba­yar pajak.

Wakil Menteri Keuangan (Wa­men­keu) Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah perlu menekan dan menghemat ang­garan belanja untuk menjaga de­fisit anggaran 2,4 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).  

“Ya direm secara natural lah. Kombinasi antara belanja dan penerimaannya diseimbangkan agar defisit tetap,” ujarnya.

Dia mengatakan, meski angga­ran belanja untuk subsidi sulit untuk ditekan, penghematan da­pat dilakukan dari sektor lain. Salah satunya dari anggaran belanja pemerintah. ***