Dua tahun yang lalu (15 Oktober 2012) Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama (Jokowi-Ahok) dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Meski Jokowi sudah berhenti di tengah jalan untuk mengikuti Pilpres yang kemudian dimenangkannya, evaluasi tetap penting dilakukan oleh masyarakat terhadap kinerja pasangan itu.
Di mata Ketua Umum organisasi masyarakat Bina Bangun Bangsa, Nur Ridwan, perjalanan kepemimpinan Jokowi-Ahok dari tahun 2012 hingga 2014 mengalami banyak kemandekan, kalau tak mau dibilang kemunduran.
"Banyak kecacatan atas program dan janji yang tidak terealisasi sebagaimana janji mereka semasa kampanye lalu," kata Nur Ridwan kepada RMOL, Senin (6/10).
Tidak ada prestasi kerja yang patut dibanggakan, malah yang terjadi adalah kemerosotan yang ditandai pemberian Predikat WDP (Wajar Dengan Pengecualian) oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Inilah "tamparan keras" terhadap pasangan yang dianggap populer tersebut. Karena pada era-era sebelumnya DKI mendapat Predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dua tahun berturut-turut.
Di poin ketiga, Nur Ridwan melihat tingkat korupsi dan mal administrasi/fungsional yang malah semakin meningkat. Kemudian, masalah utama banjir, macet, dan kawasan kumuh serta kemiskinan dan kesehatan kian tak jelas dan tak konstruktif serta solutif dalam penanggulangan dan penanganannya. Apalagi, tidak berwawasan penataan lingkungan yang manusiawi dan harmoni.
Anatomi APBD yang tidak banyak mengutamakan program atau kegiatan yang pro-ekonomi kerakyatan atau pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial, seperti yang digembar-gemborkan dahulu, karena terlihat hanya "mengejar setoran" dengan penciptaan program yang berorientasi kepada proyek-proyek fisik semata, di mana hanya akan menguntungkan pihak kontraktor dan atau golongan tertentu saja. Dalih peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik, yang ternyata salah kaprah dalam membangun persepsi pembangunan dan implimentasinya, dikarenakan mental budaya koruptif yang sudah akut.
Keenam, Jokowi-Ahok melakukan perencanaan pembangunan yang asal-asalan, semaunya alias sekarep-nya dewe. Yang penting penggelembungan dan penghamburan anggarannya saja, yang kenyataannya tidak mampu juga dalam realisasi penyerapan anggaran sehingga akan menyisakan SILPA yang semakin tahun semakin besar (kalau tidak diakali).
Kemudian, kebijakan Pemprov DKI masih berwawasan paham yang sudah usang. Bahkan ia melihat, Pemprov di bawah Jokowi-Ahok menerapkan kolonialisme yang sudah lama dihapus dari muka bumi ini dengan selalu melakukan pendekatan represif dalam setiap penerbitan dan penerapan kebijakan pemerintahan dan pembangunannya.
Dan, ternyata Pemda DKI masih juga menerapkan kolusi nepotisme yang berupa diskriminasi dalam restrukturisasi organisasi di internalnya dalam memilih staff untuk menduduki posisi dan jabatan strategis.
Di poin kesembilan, Pemprov DKI melakukan tindakan dan kebijakan yang dapat dikatakan sebagai teror bersifat intimidatif, sehingga menciptakan keresahan dan situasi yang tidak kondusif menentramkan dan menciptakan kenyamanan bagi warga dalam menjalankan keimanan dan ibadahnya masing-masing.
[ald]
