Pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung selama ini telah menimbulkan banyak ekses negatif kepada masyarakat. Mulai dari menjamurnya politik hingga politik uang.
"Makanya kita ingin memperbaiki bagaimana sistem yang paling baik untuk rakyat. Sebab pemilihan langsung atau tidak sama-sama demokratis. Itu hanya cara, bukan tujuan," tegas politikus senior Partai Gerindra Martin Hutabarat dalam talkshow di El Shinta Selasa malam (30/9).
Apalagi, dia menambahkan, partisipasi masyarakat dalam pilkada langsung umumnya tidak sampai 50 persen. Meski sudah beragam cara dilakukan oleh para kandidat untuk mengajak warga ke tempat pemungutan suara.
"Ini gejala umum. Jadi siapa sebenarnya yang mau memilih langsung? Jangan terlalu gampang mengatasnamakan rakyat," tandasnya.
Meski begitu, Martin menambahkan, pelaksanaan Pilkada lewat DPRD ini juga akan dievaluasi. Kalau memang tidak sesuai harapan, UU Pilkada bisa direvisi.
"Kita akan revisi. Saya janji. Kalau dalam setahun ternyata pelaksanaan Pilkada lewat DPRD jauh dari keinginan, kita akan merevisi. Karena tugas anggota DPR mengevaluasi, membuat dan merivisi UU," tekannya.
Karena itu dia berharap Presiden SBY menerima UU Pilkada tersebut. Bahkan akan lebih bagus lagi kalau SBY mengundang pimpinan partai lain untuk mendekrasikan tekad akan terjadi politik uang dalam pemilihan kepala daerdah lewat DPRD," tegasnya.
[zul]
