Berita

kamajaya dan gubernur jateng ganjar pranowo

Kurangi Jatah, Importir harus Dipaksa Serap Produk Lokal

SELASA, 23 SEPTEMBER 2014 | 19:27 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Apapun kebijakan yang diambil pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian, kalau tidak memprioritaskan basis tenaga kerja banyak, seperti petani padi, gula, kedelai, jagung, dan nelayan, itu tidak ada gunanya.

Karena itu, pemerintah mendatang harus punya komitmen yang kuat untuk mengurangi impor semua produk yang berbasis komunitas besar seperti petani dan nelayan. Minimum separuhnya harus dipangkas.

"Di catatan kami yang impornya gila-gilaan itu gula, jagung, kedelai, daging, beras, ikan-ikan. Semua itu harus dipangkas,"  tegas Direktur Utama PT Gendhis Multi Manis, Kamajaya saat dihubungi wartawan (Selasa, 23/9).

Tak hanya itu, menurutnya, perusahaan yang boleh mengimpor tersebut juga harus perusahaan yang membeli produk-produk petani dan nelayan.

"Misalnya ada satu perusahaan dapat jatah (impor) 100 juta ton gula. Itu menurut saya mesti dihapus. Separuhnya dia harus membeli produk lokal," tegas Kamajaya, yang selama ini dekat dengan petani terbukti dengan pabrik gulanya dimana 100 persen berasal dari kebun plasma petani.

Dia menekankan, hal itu harus dilakukan oleh pemerintah mendatang. Kalau perusahaan tersebut tidak bersedia, jangan diberi jatah impor.

"Kalau perusahannya nggak mau, jangan dikasih sama sekali. Gampang sekali. Tinggal ambil pulpen, buat putusan yang benar. Itu saja. Jadi (impor) pangkas, minimum separuh. Itu (jatah impor) diberikan kepada mereka yang menyerap produk lokal," ungkapnya lagi.

Menurutnya, langkah tersebut perlu diambil untuk memaksimalkan potensi pangan Indonesia yang sangat besar. "Saya kira nggak susah-susah amat (untuk memaksimalkannya) kalau dikelola dengan baik. Makanya kita tergantung Pak Jokowi sekarang," tandasnya. [zul]

Populer

Prabowo Perintahkan Sri Mulyani Pangkas Anggaran Seremonial

Kamis, 24 Oktober 2024 | 01:39

Karangan Bunga untuk Ferry Juliantono Terus Berdatangan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 12:24

KPK Usut Keterlibatan Rachland Nashidik dalam Kasus Suap MA

Jumat, 25 Oktober 2024 | 23:11

UI Buka Suara soal Gelar Doktor Kilat Bahlil Lahadalia

Senin, 21 Oktober 2024 | 16:21

Akbar Faizal Sindir Makelar Kasus: Nikmati Breakfast Sebelum Namamu Muncul ke Publik

Senin, 28 Oktober 2024 | 07:30

Promosi Doktor Bahlil Lahadalia dan Kegaduhan Publik: Perspektif Co-Promotor

Senin, 21 Oktober 2024 | 16:56

Pemuda Katolik Tolak Program Transmigrasi di Papua

Rabu, 30 Oktober 2024 | 07:45

UPDATE

Badan Intelijen Pertahanan Bisa Dipertimbangkan Hadapi Ancaman Siber

Jumat, 01 November 2024 | 00:02

Pakar Hukum: Kerugian Suap Menyuap Jauh Lebih Besar

Kamis, 31 Oktober 2024 | 23:50

PNM Sukses Sabet Penghargaan Lewat Pemberdayaan Ultra Mikro

Kamis, 31 Oktober 2024 | 23:30

Ridwan Kamil Senang Ditraktir Makan Malam Prabowo

Kamis, 31 Oktober 2024 | 23:19

Ugal-Ugalan dan Tabrak Warga, Sopir Truk Diamuk Massa Di Tangerang Kota

Kamis, 31 Oktober 2024 | 23:00

Erni Aryanti Ditunjuk Jadi Ketua DPRD Sumut 2024-2029

Kamis, 31 Oktober 2024 | 22:22

Mendag Sebelumnya Juga Impor Gula, Kejagung Jelaskan Kenapa Era Tom Lembong Diusut

Kamis, 31 Oktober 2024 | 22:02

Jadi Tersangka Pembunuh Wanita Dalam Koper, Pengusaha Ini Sudah Sering Dilaporkan

Kamis, 31 Oktober 2024 | 21:39

Giant Sea Wall Penting untuk Perlindungan dan Peningkatan Ekonomi

Kamis, 31 Oktober 2024 | 21:16

AHY Dorong Akselerasi Program 3 Juta Rumah untuk Rakyat

Kamis, 31 Oktober 2024 | 21:02

Selengkapnya