Jokowi Tersandera Para Cukong

RENCANA Jokowi yang kabarnya menempatkan CEO perusaahan-perusahaaan multinasional dalam jajaran kabinetnya, seperti Darwin Silalahi, CEO Shell Indonesia, atau orang-orang bermasalah seperti Ari Soemarno, Raden Priyono yang memilik track yang kurang bagus.

Hal ini mementahkan upaya pemerintahan Jokowi-JK untuk memperjuangkan ideologi Trisakti kemerdekaan yang selama ini diusung, yakni berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan berkepribadian secara kebudayaan.
 
Salah satu sektor yang paling menggiurkan bagi para pebisnis terutama perusahaan multinasional asing adalah sektor migas.

Sejauh ini sektor migas telah menjadi ajang pengerukan kartel internasional, sindikat bisnis dan mafia dalam kekuasaan secara bersama-sama. Jokowi harus memperhatikan bahwa kuatnya kepentingan para pebisnis untuk menguasai kekuaasaan, dan berlindung dibalik kekuasaan untuk memperluas bisnis mereka.

Para pebisnis yang menjarah minyak, tambang, hutan Indonesia tidak layak menemptkan CEO dan orangnya dalam jajaran kabinet. Sebagaimana kita ketahui bahwa Jokowi secara tegas telah menyatakan bahawa menterinya yang berasal dari parpol harus melepas jabatan parpol.

Mestinya Jokowi juga menyatakan komitmennya untuk membebaskan kabinetnya dari para pebisnis, orang yang terlibat langsung dalam bisnis, baik sebagai CEO perusahaan perusahaan asing, maupun perusahaan nasional.

Jika maksud Jokowi melepaskan kabinetnya dari jeratan parpol adalah untuk menjamin profesionalitas kabinetnya, maka Jokowi juga harus melepaskan kabinetnya dari jeratan para pebisnis untuk menjamin agar tidak terjadi conflict of interest.

Oleh karena itu, seharusnya Jokowi membangun komitmen agar para menteri harus bebas sama sekali dari perusahaan-perusahaan yang selama ini menggerogoti kekayaan nasional. Karena para pebisnis inilah yang jauh lebih berbahaya dari pengurus parpol.

Pengurus parpol masih memiliki tanggung jawab kepada konstituen, sehingga dia akan sangat berhitung jika sepak terjangnya merugikan konstituennya.

Sementara pebisnis, kartel dan sindikat internasional, hanya bertanggung jawab kepada keuntungan dan uang.***

Salamudin Daeng
Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia