Berita

bendera korea utara/net

Global

Bantah Isu Negatif, Korut Luncurkan Laporan HAM

SABTU, 13 SEPTEMBER 2014 | 14:21 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Demi menyanggah kritik soal masalah hak asasi manusia, Korea Utara merilis penilaiannya sendiri soal kebijakan negara untuk menjamin hak-hak rakyat alami rakyatnya pada Sabtu (13/9).

Seperti dilansir media setempat yang dikutip Korea Times, laporan yang ditulis oleh Asosiasi bagi Studi Hak Asasi Manusia itu disebut berupakan cerminan karkteristik sistem sosialis serta kebijakan HAM yang dijalankan oleh Korea Utara.

Laporan yang berisi lima bab itu berisi penjelasan soal institusi domestik, organisasi non-pemerintah, institusi akademik, dan sejumlah pakar dalam berbagai bidang yang menangani masalah HAM. Dalam laporan itu juga dipaparkan soal landasan kerangka HAM, sejarah perkembangannya, dan hambatan uatam serta prospek masa depan dalam penangan masalah HAM Korea Utara.


Dalam berita soal laporan itu dikatakan bahwa publik perlu tahu dengan tepat soal upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi dan memajukan HAM serta untuk menghapus kesalahpahaman persepsi soal masalah HAM di negara tersebut.

Korea Utara diketahui kerap kali menjadi sorotan internasioal terkait sejumlah masalah HAM yang digaungkan baik oleh PBB maupun negara-negara Barat terutama Amerika Serikat.

Persepsi yang dibangun negara-negara Barat soal masalah HAM Korea utara, kata laporan itu, merupakan upaya untuk menodai citra dan menurunkan sistem serta ideologi sosial.

"Kami akan terus mengerahkan upaya yang terbaik untuk menggagalkan kampanye hak asasi manusia Korea anti-Utara dari kekuatan musuh dan memenuhi semua tantangan mereka, meningkatkan pembangunan ekonomi yang damai, terus meningkatkan taraf hidup rakyat dan dengan demikian memberikan kondisi yang lebih baik bagi masyarakat untuk menikmati hak-hak mereka," kata media setempat, KCA. [mel]

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Awas! Pengisian Jabatan Wapres Jadi Transaksi Politik Elite

Senin, 16 November 2026 | 02:25

Tantangan Pemerintahan Prabowo Makin Kompleks Usai Gibran Mundur

Senin, 16 November 2026 | 02:01

Ancaman Tsunami dan Anak Krakatau Bukan Alasan Pindahkan Badak Jawa

Senin, 16 November 2026 | 01:44

Gibran Lari dari Pemakzulan DPR

Senin, 16 November 2026 | 01:17

Dirjen Bina Keuda Fatoni Raih Anugerah Penggerak Transformasi Digital 2026

Senin, 16 November 2026 | 01:01

HUT ke-15 Partai Nasdem Diisi Aksi Nyata untuk Kemanusiaan

Senin, 16 November 2026 | 00:45

Persoalan Hukum Gibran Belum Selesai, Jangan Buru-buru Cari Cawapres

Senin, 16 November 2026 | 00:32

Manuver Senyap Prabowo di Balik Mundurnya Gibran

Senin, 16 November 2026 | 00:15

Piala Eman-Yoshua 2026 Jadi Ajang Seleksi Talenta Muda

Senin, 16 November 2026 | 00:02

Kompetensi dan Profesionalisme Perawat Mendesak Ditingkatkan

Minggu, 15 November 2026 | 23:49

Selengkapnya