Penyidik Kejaksaan yang memiliki kewenangan menentukan siapa saja yang diduga kuat untuk jadi tersangka seharusnya tidak cuma bisa mengungkap "ikan teri".
"Dalam kasus korupsi Alkes Dinkes Jabar senilai Rp 88 miliar, ada tiga tersangka yang sudah ditetapkan. Tapi hanya petugas pelaksana saja atau kelas 'ikan teri'," ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Forum Kebijakan Hukum Publik (Forkahup) Jabar, Sanjaya, kepada wartawan, Senin (8/9).
Menurut dia, tiga tersangka itu adalah para petugas yang bertanggung jawab di tataran teknis lelang saja.
"Sedangkan pihak berwenang yang menggiring proyek tidak disentuh penyidik. Memang ini baru pengembangan awal dan penyidik bisa saja menemukan siapa di balik kasus ini," ujarnya.
Dia menegaskan, tidak mungkin proyek senilai Rp 88 miliar hanya digerakan oleh ketiga tersangka.
"Mustahil. Berpikir secara logika awam saja, jika kasus ini berakhir pada tiga tersangka itu sangatlah aneh. Penyidik harus menangkap 'ikan kakap' di belakang kasus ini," tegasnya.
Kata dia, kejaksaan jangan lagi terjebak dengan sikap tebang pilih atau pilih tebang. Pihaknya yakin, kejaksaan bisa bekerja secara profesional terkait kasus ini. Meski belum terbukti, disebut-sebut juga bahwa di belakang kasus ini ada keterlibatan mantan Ketua DPRD Jabar, IS. Dia disebut sebagai yang menggiring proyek ini sejak awal sampai adanya temuan mark up harga oleh audit BPKP.
"Menurut kami, kasus ini sebagai test case, sekaligus upaya untuk membuktikan kerja profesional kejaksaan di Jawa Barat. Kita percaya, apalagi Kepala Kejati Jabar, Feri Wibisono, pernah bertugas sebagai Dirut KPK," katanya.
Sanjaya menambahkan, dari analisa Forkuhap Jabar atas kasus ini, sebenarnya korupsi proyek ini memakai modus klasik yaitu menaikkan harga tidak sesuai dengan harga pagu sebenarnya. Jadi untuk menemukan siapa saja yang berada di belakangnya cukup memulai dari hilir maka akan mengetahui siapa yang "bermain" di hulu.
[ald]
