Isran Noor juga Bantah Terima Duit Pengurusan Izin IUP PT AKJ

Mantan ketua DPC Partai Demokrat Kutai Timur, Isran Noor juga menampik ada aliran uang yang diterimanya dari bekas Bendahara Umum DPP Partai Demokrat, M. Nazaruddin untuk mengurus izin usaha pertambangan (IUP) PT Arina Kota Jaya.

"Tidak ada," ucap Isran saat bersaksi dalam sidang lanjutan terdakwa Anas Urbaningrum di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (1/9).

Pernyataan itu dilontarkan Isran saat dikorek oleh salah seorang Jaksa KPK, Yudi Kristiana.

"Serius saya sudah disumpah," tegasnya.

Permohonan IUP PT Arina Kota Jaya menurut Isran Noor diajukan Khalilur R Abdullah alias Lilur. Isran mengenal Lilur pada Kongres Demokrat di Bandung Mei 2010. Jaksa kemudian bertanya apakah Isran pernah menemui Lilur.

"Pernah ketemu di kantor. Dia membawa permohonan perizinan tambang, permohonan ada 10, saya setujui 1 karena mencukupi syarat," sahut Isran lagi.

Isran menjelaskan, saat IUP dimohonkan, dia meminta agar Dinas Pertambangan dan Energi melakukan kajian atas persyaratan yang harus dipenuhi perusahaan tambang tersebut. Adapun saat itu Dinas Pertambangan dan Energi dikomandoi oleh Wijaya Rahman.

"Ketika ada permohoan masuk saya disposisi ke Dinas Pertambangan untuk dipelajari kemudian ada tim instansi terkait. Tim menyetujui tidak ada masalah tumpang tindih, sampai ke bupati bahwa ini boleh," jelas dia.

Isran mengaku tak tahu menahu soal adanya duit yang diterima Wijaya terkait permohonan IUP. Atas itu, Jaksa kembali bertanya soal duit yang diterima Wijaya. Duit itu kini disita KPK.

"Nggak tahu itu," jawab Isran.[wid]