Busyro KPK: TNI Masih Perlu Ditransparansikan

Tentara Nasional Indonesia (TNI) belum transparan dalam sejumlah pengadaan. Karenanya, transparansi dalam institusi tersebut harus segera ditingkatkan dalam rangka upaya pembenahan.

Begitu dikatakan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas dalam keterangannya, Minggu (31/8).

"Masih perlu ditransparansikan, banyak hal yang masih perlu (ditransparansikan)," kata dia.

Upaya transparansi di TNI juga harus didukung. Pendukungnya, antara lain Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, dan DPR. Kata Busyro, mereka harus seirama guna membuat transparansi di tubuh TNI, utamanya dalam hal pengadaan.

"Iya, harus itu," tandasnya.

Busyro menambahkan, KPK juga akan turut serta membantu TNI. Tapi, dengan catatan jika diperlukan. Bantuan itu dilakukan agar TNI transparan dalam pengelolaan anggaran dan pengadaan.

"Karena KPK juga punya kewenangan untuk men-triger, dan fungsi triger mechanism itu bisa masuk ke aspek pencegahan," demikian mantan Ketua Komisi Yudisial itu. [ian]