Berita

Boedione/net

Boediono Berharap Pemerintah Mendatang Pertahankan TNP2K

RABU, 13 AGUSTUS 2014 | 10:56 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Wakil Presiden Boediono berjanji akan menyampaikan pesan kepada pemerintahan yang akan datang untuk mempertahankan kegiatan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Boedione menilai, TNP2K yang didirikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15/2010, telah menjalankan tugasnya denganbaik.

TNP2K kemarin melaporkan, selama lima tahun terakhir sejak 2009, jumlah penduduk miskin Indonesia berkurang 4,25 juta, dari 32,53 juta (14,15 persen) penduduk menjadi 28,28 juta (11,25 persen) penduduk.


"Harapan saya TNP2K, masih bisa berfungsi. Lokasinya ada di kantor wapres atau tempat lain tidak masalah, tapi semangat dari organisasi ini harus dijaga," ujar Wapres.

Boediono pun, yang disebut dalam dakwaan jaksa KPK sebagai orang yang bersama-sama terlibat dalam kasus Centurygate bersama Budi Mulya, ini berharap agar semua jajaran TNP2K tetap semangat bekerja meski ada pergantian pemerintahan, sehingga langkah-langkah besar dalam penanggulangan kemiskinan masih dapat dikerjakan bersama.

Seperti dilansir dari situs Setkab RI, TNP2K didirikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagai wujud komitmen Pemerintah untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan di Indonesia.

TNP2K bertanggungjawab kepada Presiden dan diketuai oleh Wakil Presiden, yang beranggotakan para Menteri dan Pimpinan Lembaga terkait bidang Kesejahteraan Rakyat. Dalam tugasnya, Wapres dibantu oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, sedangkan tugas dan fungsi sehari-hari, Wapres dibantu oleh sebuah Sekretariat. Sekretariat TNP2K dipimpin oleh Sekretaris Eksekutif yang dijabat oleh Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan. [rus]

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Kasus Korupsi Kuota Haji Masuk Babak Baru, Gus Yaqut Cs Dilimpahkan ke JPU KPK

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:19

Kericuhan Warnai Kongres VII BM PAN di Banten

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:12

Purbaya Bidik Ekonomi Digital hingga Sektor Informal untuk Dongkrak Penerimaan Pajak

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:10

Trump Sebut Mojtaba Khamenei Nyaris Tumbang, Militer Iran Hancur

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:08

DPR Ingin Rampungkan RUU Perampasan Aset Tahun Ini

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:00

JPO Tendean Rusak Berat Ditabrak Truk, Warga Diimbau Gunakan Jalur Alternatif

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:56

Saham Shell Menguat Usai Divestasi Bisnis Energi Terbarukan di India

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:56

Bantah Isu Penolakan, DPR Tegaskan RUU Perampasan Aset Masih Berproses

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:44

BRI Setor Rp19,1 Triliun ke Kas Negara di Kuartal I 2026, Bukukan Kontribusi Pajak Terbesar

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:21

Indonesia Harus Benahi Regulasi dan Insentif untuk Perkuat Filantropi

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:19

Selengkapnya