Berita

net

Dunia

HRW: Dunia Cela Aksi ISIL Tapi Tutup Mata Soal Tindakan Pemerintah Irak

SABTU, 12 JULI 2014 | 13:39 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Pasukan keamanan Irak dan militan yang berafiliasi dengan pemerintah dilaporkan telah mengeksekusi mati setidaknya 255 orang sejak 9 Juni lalu.

Begitu bunyi pernyataan terbaru yang dilansir oleh kelompok hak asasi manusia, Human Rights Watch (HRW) seperti dikabarkan BBC pada Sabtu (12/7).

Ratusan orang yang dieksekusi mati tersebut seluruhnya berasal dari kelompok ekstrimis Sunni Islamic State in Iraq and Levant (ISIL).


HRW menyebut, sebagian besar eksekusi terjadi ketika pasukan Irak berupaya menghadang atau mengusir pasukan ISIL di setidaknya enam wilayah di Irak, yakni Mosul, Tal Afar, Baquba, Jumarkhe, Rawa dan Hilla.

"Pembunuhan massal dapat menjadi bukti kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan, dan tampaknya pembunuhan balas dendam atas kekejaman ISIL terjadi," kata keterangan HRW.

Sementara itu, wakil direktur HRW Timur Tengah Joe Stork menyebut, dunia mecela tindakan ISIL namun menutup mata atas pembunuhan yang dilakukan oleh pasukan pemerintah.

HRW menyebut, jumlah eksekusi tersebut didokumentasikan berdasarkan wawancara dengan saksi mata dan para pejabat. [mel]

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

SETARA Institute: Libatkan TNI Berantas Terorisme, Supremasi Sipil Terancam

Senin, 19 Januari 2026 | 16:15

KPK Amankan Uang Ratusan Juta saat OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:11

Kemenkum Harus Aktif Awasi Transisi KUHP

Senin, 19 Januari 2026 | 16:07

KPK Benarkan Tangkap Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:01

Noel Cs Didakwa Terima Rp6,52 Miliar Hasil Pemerasan Sertifikasi K3

Senin, 19 Januari 2026 | 15:54

Ada Peluang Revisi UU Pemilu Pakai Metode Omnibus

Senin, 19 Januari 2026 | 15:46

Jangan Batasi Ruang Belajar dan Kerja Diaspora

Senin, 19 Januari 2026 | 15:40

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Penundaan Revisi UU Pilkada Bisa Picu Persoalan Baru

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Pembahasan Revisi UU Pemilu Dibagi Dua Tahapan

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Selengkapnya