Berita

ilustrasi/net

Jangan Sampai Quickcount Bikin Rakyat Terpecah

KAMIS, 10 JULI 2014 | 06:53 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

. Hasil hitung cepat Pilpres 2014 telah dirilis sejumlah lembaga survei. Namun perlu diingat, meski hitung cepat bisa menjadi gambaran hasil pilpres tapi quickcount tidak bisa dijadikan landasan untuk menetapkan kemenangan salah satu pasangan capres.

Untuk itu, Ketua DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Dedi Irawan mengimbau kepada semua masyarakat, utamanya simpatisan dan tim sukses capres-cawapres, untuk tidak mendahului keputusan KPU. Semua harus mematuhi dan menjunjung tinggi keputusan hasil realcount KPU yang baru akan ditetapkan 22 Juli mendatang.

"Sebaiknya kita alihkan energi kita pada pengawalan suara dari TPS sampai ke KPU hingga diumumkan 22 Juli nanti. Sehingga hasil Pilpres sesuai dengan keinginan rakyat indonesia yang telah memberikan suaranya," ujarnya kepada Rakyat Merdeka Online, Kamis (10/7).


Rakyat Indonesia, kata Dedi, harus mempunyai pemahaman bahwa siapapun yang terpilih merupakan putera terbaik bangsa. Sementara tugas rakyat selanjutnya adalah mengawal kepemimpinan presiden ke depan.

"Jangan sampai hasil hitung cepat menjadikan kita terbelah dan terpecah. Bukan hanya kemenangan sepihak yang kita cari, namun kita ingin memberikan teladan bahwa Indonesia merupakan kiblat demokrasi dunia yang jujur, adil, bebas, dan mengutamakan kepentingan bangsa," tegas mahasiswa pasca sarjana UI itu.

Lebih lanjut, Dedi secara khusus meminta kepada penyelenggara pemilu untuk menjalankan tugas dengan jujur, netral, dan bebas nilai. Pasalnya, masa depan dan kelangsungan Indonesia ada dipundak mereka. Begitu juga aparatur negara seperti TNI, Polri, dan BIN untuk bisa tetap menjaga netralitasnya.

"Netralitas TNI, Polri, dan BIN juga jadi salah satu indikator kesuksesan pesta demokrasi Indonesia," tandasnya. [ysa]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Trump Singkirkan Opsi Senjata Nuklir di Perang Iran

Jumat, 24 April 2026 | 16:14

Pengamat Bongkar Motif Ekonomi di Balik Serangan Trump ke Iran

Jumat, 24 April 2026 | 15:44

BPKH Pastikan Nilai Manfaat Dana Haji Kembali ke Jemaah

Jumat, 24 April 2026 | 15:38

40 Kloter Berangkat di Hari Keempat Operasional Haji, Satu Jemaah Wafat

Jumat, 24 April 2026 | 15:31

AHY Pastikan Sekolah Rakyat hingga Tol Jogja-Solo Berjalan Optimal

Jumat, 24 April 2026 | 15:24

Bahlil Harusnya Malu, Tugas Menteri ESDM Dikerjakan Presiden

Jumat, 24 April 2026 | 15:13

Iran Bebaskan Tarif Hormuz untuk Rusia dan Sejumlah Negara

Jumat, 24 April 2026 | 14:46

KPK Periksa Saksi Terkait Rp8,4 Miliar yang Disebut Khalid Basalamah

Jumat, 24 April 2026 | 14:43

Anak Buah Zulhas Sangkal KPK: Jabatan Ketum Tak Bisa Diintervensi

Jumat, 24 April 2026 | 14:17

Dorong Kartini Melek Digital, bank bjb Genjot UMKM Naik Kelas

Jumat, 24 April 2026 | 14:16

Selengkapnya