Berita

john kerry/net

Global

AS Ancam Tarik Bantuan Bila Ada yang Rebut Kursi Presiden Secara Ilegal

RABU, 09 JULI 2014 | 14:08 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Amerika Serikat mengancam akan menarik dukungan finansial dan keamanan dari Afghanistan bila ada pihak yang mencoba mengambil alih kekuasaan secara ilegal.

Ancaman itu dikeluarkan Amerika Serikat pada Selasa (8/7) menyusul unjuk rasa yang dilakukan oleh ribuan pendukung kubu salah satu calon presiden Abdullah Abdullah yang digelar di Kabul sehari sebelumnya. Mereka menuntut dibentuknya sebuah pemerintahan paralel di Afganistan

Unjuk rasa itu terjadi pasca komisi pemilihan umum Afghanistan mengumumkan hasil pemilu sementara yang menyebut bahwa Abdullah kalah dari rival satu-satunya dalam memperebutkan kursi presiden, Ashraf Ghani.


Tuntutan pembentukan pemerintahan paralel, dikabarkan Reuters, berpotensi mempeburuk perpecahan yang terjadi di dalam negeri yang sebelumnya telah mengalami kekacauan akibat perpecahan etnis.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry menyebut bahwa tidak ada pembenaran bagi kekerasan ataupun langkah yang diluar konstitusional.

"Saya telah mencatat laporan dari protes di Afghanistan dan saran soal 'pemerintah paralel' dengan keprihatinan buruk," kata Kerry dalam sebuah pernyataan.

Ia menyebut, bila ada upaya pengambilalihan kekuasaan secara ilegal, pihaknya siap mencabut bantuan bagi Afghanistan.

"Setiap tindakan untuk merebut kekuasaan dengan cara tidak legal akan dikenai dampak dukunghan finansial dan keamanan dari Amerika Serikat dan masyarakat internasional," jelas Kerry.

Afghanistan diketahui berhgantung pada donor asing untuk mendanai sejumlah kebutuhan dalam negerinya seperti pembangunan jalan, gaji dan keamanan guru sekolah. Sebagian besar donor disumbang oleh Amerika Serikat. [mel]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya