Berita

john kerry/net

Dunia

AS Ancam Tarik Bantuan Bila Ada yang Rebut Kursi Presiden Secara Ilegal

RABU, 09 JULI 2014 | 14:08 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Amerika Serikat mengancam akan menarik dukungan finansial dan keamanan dari Afghanistan bila ada pihak yang mencoba mengambil alih kekuasaan secara ilegal.

Ancaman itu dikeluarkan Amerika Serikat pada Selasa (8/7) menyusul unjuk rasa yang dilakukan oleh ribuan pendukung kubu salah satu calon presiden Abdullah Abdullah yang digelar di Kabul sehari sebelumnya. Mereka menuntut dibentuknya sebuah pemerintahan paralel di Afganistan

Unjuk rasa itu terjadi pasca komisi pemilihan umum Afghanistan mengumumkan hasil pemilu sementara yang menyebut bahwa Abdullah kalah dari rival satu-satunya dalam memperebutkan kursi presiden, Ashraf Ghani.


Tuntutan pembentukan pemerintahan paralel, dikabarkan Reuters, berpotensi mempeburuk perpecahan yang terjadi di dalam negeri yang sebelumnya telah mengalami kekacauan akibat perpecahan etnis.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry menyebut bahwa tidak ada pembenaran bagi kekerasan ataupun langkah yang diluar konstitusional.

"Saya telah mencatat laporan dari protes di Afghanistan dan saran soal 'pemerintah paralel' dengan keprihatinan buruk," kata Kerry dalam sebuah pernyataan.

Ia menyebut, bila ada upaya pengambilalihan kekuasaan secara ilegal, pihaknya siap mencabut bantuan bagi Afghanistan.

"Setiap tindakan untuk merebut kekuasaan dengan cara tidak legal akan dikenai dampak dukunghan finansial dan keamanan dari Amerika Serikat dan masyarakat internasional," jelas Kerry.

Afghanistan diketahui berhgantung pada donor asing untuk mendanai sejumlah kebutuhan dalam negerinya seperti pembangunan jalan, gaji dan keamanan guru sekolah. Sebagian besar donor disumbang oleh Amerika Serikat. [mel]

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

SETARA Institute: Libatkan TNI Berantas Terorisme, Supremasi Sipil Terancam

Senin, 19 Januari 2026 | 16:15

KPK Amankan Uang Ratusan Juta saat OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:11

Kemenkum Harus Aktif Awasi Transisi KUHP

Senin, 19 Januari 2026 | 16:07

KPK Benarkan Tangkap Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:01

Noel Cs Didakwa Terima Rp6,52 Miliar Hasil Pemerasan Sertifikasi K3

Senin, 19 Januari 2026 | 15:54

Ada Peluang Revisi UU Pemilu Pakai Metode Omnibus

Senin, 19 Januari 2026 | 15:46

Jangan Batasi Ruang Belajar dan Kerja Diaspora

Senin, 19 Januari 2026 | 15:40

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Penundaan Revisi UU Pilkada Bisa Picu Persoalan Baru

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Pembahasan Revisi UU Pemilu Dibagi Dua Tahapan

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Selengkapnya