Berita

abc/net

Dunia

SOROTAN MEDIA ASING

ABC: Pasca Pilpres Hubungan Indonesia-Australia Berpotensi Lebih Rumit

RABU, 09 JULI 2014 | 10:13 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Di hari pemilihan umum presiden (Rabu, 9/7), media Australia, Australian Broadcasting Corporation (ABC) News melansir berita berjudul "Indonesian elections 2014: Millions to head to polls to choose between Joko 'Jokowi' Widodo and Prabowo Subianto".

Dalam berita tersebut diulas soal pesta demokrasi di Indonesia dengan hubungan Australia-Indonesia ke depan.

Disebutkan bahwa pilpres Indonesia digelar ketika Australia belum sepenuhnya merenggangkan ketegangan hubungan bilateral terutama terkait dugaan mata-mata serta masalah pencari suaka.


Sejumlah ahli telah memperingatkan bahwa hubungan Australia dengan Indonesia bisa menjadi lebih sulit di bawah pemimpin baru ke depannya. Karena kedua kandidat yakni Prabowo Subianto dan Joko Widodo dinilai sama-sama lebih nasionalis daripada presiden saat ini Susilo Bambang Yudhoyono.

ABC mengutip pernyataan Dekan Ilmu Politik di Universitas Pelita Harapan Jakarta, Profesor Aleksius Jemadu yang menyebut bahwa pemilih Indonesia dihadapkan dengan dua kandidat presiden yang memiliki gaya berbeda.

"Lihatlah bagaimana Jokowi, Joko Widodo, melakukan kampanye, ia menunjukkan dirinya sebagai pemimpin yang rendah hati, banyak orang berorientasi," kata Profesor Aleksius.

"Kampanye Prabowo kampanye, penekanannya pada high-profile, pemimpin bangsa yang kuat. Ada banyak yang bisa dibanggakan dari Indonesia dan itulah mengapa ia lebih menekankan pada nuansa nasionalisme kampanyenya juga pada kebijakan luar negerinya," sambungnya.

Sementara itu, masih dalam berita yang sama, ABC juga mengutip pernyataan Profesor dari Australian National University, Greg Fealy yang menyebut bahwa siapapun yang menang, baik Prabowo ataupu Jokowi, hubungan Australia-Indonesia akan tetap menjadi lebih rumit.

"Saya pikir pemerintah Australia perlu berpikir ulang soal pendekatan terhadap indonesai dan itu akan ada faktor yang memungkinkan pemerintah Indonesia di masa depan jauh lebih kecil untuk memaafkan Australia," kata Profesor Fealy.

Pasalnya, kedua kandidat presiden yang berlaga dalam pemilu tahun ini memiliki agenda yang jelas lebih nasionalis, sehingga hal tersebut mungkin akan menyebabkan masalah bila Australia dianggap bertindak secara sepihak atau tidak sesuai dengan harapan Indonesia.

"(Joko Widodo) adalah orang yang lebih stabil dalam kepribadiannya dan dia lebih pragmatis dan saya pikir lebih terukur dalam pendekatan terhadap isu-isu kebijakan yang sulit. (Sedangkan) Prabowo Subianto adalah orang yang jauh lebih sulit untuk diprediksi karena berbagai perilakunya jauh lebih luas dan dia sangat temperamental," tutupnya. [mel]

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

SETARA Institute: Libatkan TNI Berantas Terorisme, Supremasi Sipil Terancam

Senin, 19 Januari 2026 | 16:15

KPK Amankan Uang Ratusan Juta saat OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:11

Kemenkum Harus Aktif Awasi Transisi KUHP

Senin, 19 Januari 2026 | 16:07

KPK Benarkan Tangkap Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:01

Noel Cs Didakwa Terima Rp6,52 Miliar Hasil Pemerasan Sertifikasi K3

Senin, 19 Januari 2026 | 15:54

Ada Peluang Revisi UU Pemilu Pakai Metode Omnibus

Senin, 19 Januari 2026 | 15:46

Jangan Batasi Ruang Belajar dan Kerja Diaspora

Senin, 19 Januari 2026 | 15:40

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Penundaan Revisi UU Pilkada Bisa Picu Persoalan Baru

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Pembahasan Revisi UU Pemilu Dibagi Dua Tahapan

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Selengkapnya