Kelalaian dan Korupsi, Penyebab Kapal Feri Sewol Tenggelam

Tragedi tenggelamnya kapal feri Sewol pada 16 April lalu terjadi karena adanya kelalaian pemerintah dan korupsi.

Begitu diungkapkan sebuah laporan penyelidikan yang dilakukan oleh badan audit nasional yang dirilis hari ini (Selasa, 8/7).

Dalam laporan itu disebutkan bahwa kelalaian pemerintah termasuk longgarnya peraturan, gagalnya pengendalian bencana dan  inspeksi keselamatan, lambatnya respon penjaga pantai, dan korupsi yang dilakukan oleh beberapa pejabat pemerintah telah memberi kontribusi dalam kecelakaan yang menelan korban jiwa lebih dari 300 orang itu.

Badan itu juga mengumumkan untuk mengambil tindakan hukum terhadap 11 pejabat pemerintah yang terindikasi korupsi.

Diketahui, kapal feri Sewol yang berkapasitas 6825 ton itu kelebihan muatan dan menjadi miring setelah kapal membuat belokan tajam hingga akhirnya tenggelam di perairan dekat pulau Jido.

Tragedi tersebut juga memicu rasa berkabung nasional serta kritik publik terhadap kinerja pemerintah.

Menurut hasil penyelidikan, pemerintah daerah Incheon memberikan perpanjangan lisensi kapal dan inspeksi keselamatan secara ilegal.

Selain itu, ditemukan juga bahwa kapal telah dimodifikasi secara ilegal sehingga bisa membawa lebih banyak penumpang.

Bukan hanya itu, penjaga pantai juga dinilai telah gagal mencegah lebih banyaknya korban berjatuhan ketika tragedi terjadi. Penjaga pantai tidak melakukan komunikasi yang baik.

Dikabarkan Yonhap, pemerintah Presiden Park Geun-hye menghadapi peningkatan ketidakpercayaan publik atas sistem pengendalian bencana nasional dan disiplin pegawai negeri pasca tragedi tersebut.

Sebagai upaya untuk memulihkan kepercayaan publik, Park mengumumkan rencana untuk membubarkan penjaga pantai dan meluncurkan badan pemerintahan baru yang bertanggungjawab atas manajemen keselamatan publik. [mel]