Berita

net

Global

Kelalaian dan Korupsi, Penyebab Kapal Feri Sewol Tenggelam

SELASA, 08 JULI 2014 | 17:26 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Tragedi tenggelamnya kapal feri Sewol pada 16 April lalu terjadi karena adanya kelalaian pemerintah dan korupsi.

Begitu diungkapkan sebuah laporan penyelidikan yang dilakukan oleh badan audit nasional yang dirilis hari ini (Selasa, 8/7).

Dalam laporan itu disebutkan bahwa kelalaian pemerintah termasuk longgarnya peraturan, gagalnya pengendalian bencana dan  inspeksi keselamatan, lambatnya respon penjaga pantai, dan korupsi yang dilakukan oleh beberapa pejabat pemerintah telah memberi kontribusi dalam kecelakaan yang menelan korban jiwa lebih dari 300 orang itu.


Badan itu juga mengumumkan untuk mengambil tindakan hukum terhadap 11 pejabat pemerintah yang terindikasi korupsi.

Diketahui, kapal feri Sewol yang berkapasitas 6825 ton itu kelebihan muatan dan menjadi miring setelah kapal membuat belokan tajam hingga akhirnya tenggelam di perairan dekat pulau Jido.

Tragedi tersebut juga memicu rasa berkabung nasional serta kritik publik terhadap kinerja pemerintah.

Menurut hasil penyelidikan, pemerintah daerah Incheon memberikan perpanjangan lisensi kapal dan inspeksi keselamatan secara ilegal.

Selain itu, ditemukan juga bahwa kapal telah dimodifikasi secara ilegal sehingga bisa membawa lebih banyak penumpang.

Bukan hanya itu, penjaga pantai juga dinilai telah gagal mencegah lebih banyaknya korban berjatuhan ketika tragedi terjadi. Penjaga pantai tidak melakukan komunikasi yang baik.

Dikabarkan Yonhap, pemerintah Presiden Park Geun-hye menghadapi peningkatan ketidakpercayaan publik atas sistem pengendalian bencana nasional dan disiplin pegawai negeri pasca tragedi tersebut.

Sebagai upaya untuk memulihkan kepercayaan publik, Park mengumumkan rencana untuk membubarkan penjaga pantai dan meluncurkan badan pemerintahan baru yang bertanggungjawab atas manajemen keselamatan publik. [mel]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya