Berita

ilustrasi/net

Dunia

Mulai Reformasi, Mesir Siap Naikan Tarif Listrik dan Harga Bahan Bakar

SABTU, 05 JULI 2014 | 12:32 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Demi mengurangi subsidi negara serta defisit anggaran, Mesir berencana menaikkan tarif listrik dan harga bahan bakar.

Beberapa jenis bahan bakar bahkan dikabarkan BBC (Sabtu, 5/7) naik hingga 78 persen dari harga sebelumnya. Sedangkan tarif dasar listrik naik hampir dua kali lipat.

Pemerintah Mesir sebelumnya diketahui menjual listrik dengan harga kurang dari setengah biaya produksi. Hal itu menyebabkan pemerintah harus mengeluarkan biaya subsidi yang lebih tinggi.


Akibat subsidi yang tinggi, pemeliharaan serta perluasan kapasitas listrik di Mesir menjadi terabaikan. Sehingga pemadaman listrik menjadi hal yang umum terjadi di negeri piramida itu.

Pemerintah Mesir berdalih, peningkatan tarif listrik dan harga bahan bakar itu dilakukan untuk mengurangi subsidi dan mengurangi beban masyarakat miskin.

Sebelumnya, Menteri Penyediaan Mesir Khalid Hanafi pada Kamis (3/7) berupaya menenangkan masyarakat yang khawatir bahwa kenaikan tersebut akan berimbas pada lonjakan harga bahan makanan dan juga transportasi.

Hanafi menyebut bahwa kenaikan tarif listrik dan harga bahan bakar hanya akan memberika sedikit pengaruh pada harga kebutuhan pokok lainnya.

Perekonomian Mesir sendiri diketahui mengalami penurunan sejak lima tahun terakhir di mana kerusuhan politik terjadi di dalam negati.

Pada tahun keuangan terakhir, Mesir diketahui memiliki defisit anggaran sebesar 14 persen dari produk domestik bruto (PDB) dan memiliki hutan publik melebihi 100 persen dari PDB.

Presiden terguling Mohammed Morsi gagal mendapatkan pijaman sebesar 4,8 milyar dolar AS dari Dana Moneter Internasional (IMF) untuk menangani maslah perekonomian Mesir itu.

Pemerintahan baru Mesir saat ini telah diprediksi oleh sejumlah pengamat akan membawa reformasi baru, termasuk di dalam sektor-sektor sensitif seperti subsidi bahan bakar, transportasi, serta pangan dan agrikulutur. [mel]

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

SETARA Institute: Libatkan TNI Berantas Terorisme, Supremasi Sipil Terancam

Senin, 19 Januari 2026 | 16:15

KPK Amankan Uang Ratusan Juta saat OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:11

Kemenkum Harus Aktif Awasi Transisi KUHP

Senin, 19 Januari 2026 | 16:07

KPK Benarkan Tangkap Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:01

Noel Cs Didakwa Terima Rp6,52 Miliar Hasil Pemerasan Sertifikasi K3

Senin, 19 Januari 2026 | 15:54

Ada Peluang Revisi UU Pemilu Pakai Metode Omnibus

Senin, 19 Januari 2026 | 15:46

Jangan Batasi Ruang Belajar dan Kerja Diaspora

Senin, 19 Januari 2026 | 15:40

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Penundaan Revisi UU Pilkada Bisa Picu Persoalan Baru

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Pembahasan Revisi UU Pemilu Dibagi Dua Tahapan

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Selengkapnya