Berita

ilustrasi/net

Dunia

Jerman Tetapkan Batas Minimum Upah Pekerja

KAMIS, 03 JULI 2014 | 20:14 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Parlemen Jerman untuk pertama kalinya menyetujui adanya upah minimum bagi pekerja di negara tersebut. Persetujuan tersebut didasarkan pada pemungutan suara yang dilakukan di Bundestag hari ini (Kamis, 3/7).

Disepakati, upah minimum yang akan diterapkan di Jerman adalah € 8,50 per jam. Jumlah tersebut lebih tinggi dari upah minimum di Amerika Serikat dan Inggris.

Partai asal Kanselir Angela Merkel, Kristen Demokrat menyetujui kebijakan baru tersebut sebagai bagian dari kesepakatan pembagian kekuasaan dengan Partai Sosial Demokrat.


Sebelumnya, upah minimum Jerman bergantung pada serikat buruh atau kelompok bisnis dan tidak pernah ditetapkan upah minimum.

Hal itu menjadikan Jerman sebagai satu dari 28 negara Uni Eropa yang tidak memiliki upah minimum.

Dikabarkan BBC, upah minimum telah menjadi salah satu sumber kontroversi di Jerman. Kelompok pemimpin bisnis memperingatkan, bila ada batasan upah minimum maka bisa berdampak pada lapangan pekerjaan.

Selain itu, sejumlah perushaan juga berpotensi memindahkan fasilitas produksinya ke negara-negara lain di mana upah tenaga kerjanya lebih murah.

Bukan hanya itu, kelompok kontra kebijakan tersebut juga mengklaim bahwa penetapan upah minimum dapat membuat Jerman menjadi kurang kompetitif.

Untuk diketahui, upah minimum tersebut tidak berlaku pada pekerja magang, ataupun pengangguran jangka panjang di enam bulan pertama masa bekerja.

Peraturan tersebut akan mulai diberlakukan pada 1 Januari 2015 mendatang. Selain itu, peninjauan ulang kebijakan akan dilakukan pada 1 Januari 2018.

Hasil pemungutan suara di parlemen tersebut masih harus disahkan oleh Majelis tinggi Jerman. [mel]

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

SETARA Institute: Libatkan TNI Berantas Terorisme, Supremasi Sipil Terancam

Senin, 19 Januari 2026 | 16:15

KPK Amankan Uang Ratusan Juta saat OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:11

Kemenkum Harus Aktif Awasi Transisi KUHP

Senin, 19 Januari 2026 | 16:07

KPK Benarkan Tangkap Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:01

Noel Cs Didakwa Terima Rp6,52 Miliar Hasil Pemerasan Sertifikasi K3

Senin, 19 Januari 2026 | 15:54

Ada Peluang Revisi UU Pemilu Pakai Metode Omnibus

Senin, 19 Januari 2026 | 15:46

Jangan Batasi Ruang Belajar dan Kerja Diaspora

Senin, 19 Januari 2026 | 15:40

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Penundaan Revisi UU Pilkada Bisa Picu Persoalan Baru

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Pembahasan Revisi UU Pemilu Dibagi Dua Tahapan

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Selengkapnya