Sangat tidak etis bila Gubernur DKI Jakarta non aktif Joko Widodo (Jokowi) mengklaim dirinya telah melapor ke KPK terkait dugaan korupsi Bus TransJakarta.
Demikian disampaikan pakar hukum tata negara, Margarito Kamis kepada wartawan di Jakarta, Minggu (29/6)
Menurut Margarito, berdasarkan pernyataan Jurubicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok), Jokowi belum memberikan laporan terkait kasus Bus TransJakarta yang hingga kini masih mandek di Kejaksaan Agung.
"Sebagai capres, tindakan Pak Jokowi tidak etis, karena senang atau tak senang, dia belum jadi presiden dan masih berjuang menjadi presiden," kata Margarito.
Margarito menyayangkan sikap Jokowi yang terkesan menutup-nutupi kasus bus TransJakarta. Jokowi juga enggan menjawab pertanyaan awak media saat melakukan verifikasi harta kekayaannya di KPK, beberapa waktu lalu.
Margarito menjelaskan, seorang pemimpin seyogyanya bersikap berani jujur di manapun berada dan dalam kondisi apapun.
"Saya meminta dengan hormat agar jujur lah, kalau dia (Jokowi) punya slogan jujur jujur jujur, maka jujur lah. Kalau tidak jujur sangat tidak baik," tekan Margarito.
"Ada apa dengan Jokowi ini, Jangan setengah-setengah. Pemimpin itu tak pernah takut pada kejujuran, itu baru kejujuran. Sekalipun memukul diri sendiri, berani berkata," imbuhnya.
Seperti diketahui, kemarin Ahok mengungkapkan bahwa Jokowi ternyata tidak pernah melaporkan kasus pengadan bus Transjakarta berkarat.
"Nggak pernah ada surat resmi tuh. Pak Jokowi nggak pernah minta kasus ini diambil alih oleh KPK," ucap Ahok di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (26/6) lalu.
Keterangan Ahok ini berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Jokowi.
"Waktu ada berita mengenai bus Transjakarta, detik itu juga kepala dinasnya langsung saya copot. Kemudian dokumen-dokumen yang ada langsung kita berikan ke KPK," kata Jokowi saat bersilaturahim ke Pondok Pesantren Bustanul Ulum, Kelurahan Sumelap, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Kamis (12/6).
[wid]
