Bantahan demi bantahan dilontarkan, baik dari kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa maupun TNI sendiri, tentang adanya penggerakan bintara pembina desa (Babinsa) untuk memenangkan pasangan nomor 1 di Pilpres itu.
Kini, isu itu malah diduga hanya untuk memojokkan TNI yang sedari awal sudah berkomitmen mereformasi dirinya dan terbukti netral dalam Pemilu Legislatif lalu. Amat menyedihkan jika rumor yang belum terbukti itu dibiarkan mengambang tak jelas, dan akhirnya menjadikan TNI sebagai "bantalan" kesalahan bila satu kubu kalah di Pilpres 9 Juli mendatang.
Tugas sebenarnya Babinsa adalah menjaga stabilitas keamanan masyarakat sekitarnya. Karena itu, dia wajib mengetahui latar belakang masyarakat dan potensi konflik yang mungkin timbul di wilayah dinasnya, khususnya di daerah-daerah. Secara struktural, Babinsa bertugas di bahwa komando rayon militer (koramil).
Mengejutkan, tiba-tiba timbul tuduhan Babinsa terlibat politik praktis. Apalagi, pihak yang disebut Babinsa itu mengaku terang-terangan bahwa dirinya anggota aktif TNI, yang jelas-jelas sudah dilarang untuk berpolitik atas perintah Panglima TNI. Istilahnya, dia sama saja "bunuh diri".
Cawapres, Hatta Rajasa, menilai, informasi mobilisasi warga yang dilakukan anggota Babinsa, merupakan info yang mengada-ada. Dia tegaskan, Babinsa merupakan bagian dari TNI yang profesional dan akan selalu menjaga integritas dan netralitasnya. Dan, tidak ada satu pun partai yang bisa mengatur-ngatur TNI.
Namun demikian, indikasi ada pihak tertentu yang dengan sengaja menyeret TNI-Polri ke ranah politik sudah nyata. Presiden SBY mengaku telah memperoleh informasi, yang sudah dikonfirmasikan, bahwa ada pihak yang menarik-narik sejumlah perwira tinggi TNI-Polri untuk mendukung calon tertentu.
Hal itu dikatakan Presiden saat mengumpulkan para perwira tinggi di jajaran TNI dan Polri. Ada sekitar 282 perwira tinggi, jenderal bintang dua ke atas, di jajaran TNI-Polri yang dikumpulkannya di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta.
Mantan Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal (Purn) Pramono Edhie Wibowo, mengatakan, informasi yang diumbar Presiden pasti valid.
"Pernyataan Pak SBY pasti ada dasarnya," tegasnya, kepada wartawan kemarin (Jumat, 6/6).
Adik ipar Presiden SBY itu mengaku TNI selalu digoda oleh pelaku-pelaku politik untuk "bermain". Namun, semasa dirinya menjadi KSAD, dia tegaskan bahwa sampai titik darah penghabisan ia akan membela sikap TNI yang netral.
"Saya heran, parpol itu yang bikin kita (TNI) netral di era reformasi, kok sekarang mereka yang menarik-narik TNI untuk ikut berpolitik? Saya heran," ungkap purnawirawan jenderal itu, yang mengaku menetapkan pilihannya ke Prabowo-Hatta di Pilpres tahun ini.
Sebagai mantan petinggi TNI, dia meminta semua pihak untuk tidak memfitnah dan mengganggu sikap netralnya. Apalagi, menjadikan TNI bantalan kesalahan bila kubu politik tertentu kalan di Pilpres.
"Jangan gunakan TNI. Saya mantan TNI saja
ngga mau melakukan itu," tegasnya
Sampai sekarang, dugaan TNI aktif (lewat Babinsa) ikut bermain politik belum terbukti sahih. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu dikabarkan baru akan meminta klarifikasi dari Panglima TNI pada Senin mendatang (9/6).
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen M. Fuad Basya, sendiri mempertanyakan pemberitaan itu.
"Kalau ada Babinsa yang mendata untuk pemilu, terlalu nekat dia mengatakan dirinya Babinsa , itu bunuh diri," tegas Fuad.
TNI pun sudah melakukan pengecekan ke lapangan, termasuk ke Koramil yang dilaporkan dalam pemberitaan itu dan ke orang yang melaporkan. Namun TNI belum mendapat bukti pelanggaran itu.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, lebih tegas lagi. Ia meminta siapapun yang punya bukti Babinsa bermain politik untuk menyerahkan buktinya ke pihak berwenang. Dan ia juga meminta, para Babinsa untuk menagih bukti itu.
"Sebaiknya para Babinsa meminta pihak penuduh, buktikan tuduhannya. Kalau tak bisa, digugat saja pencemaran nama baik," tulis Fadli di akun twitternya, @fadlizon, beberapa saat lalu.
Mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Djoko Santoso, juga menyesalkan rumor itu. Ia meminta pelapor kasus babinsa yang diduga tidak netral dalam Pilpres 2014 bisa membuktikan kebenarannya dengan resmi. Kalau tidak, itu sama saja memfitnah TNI.
"Saya tidak rela TNI difitnah. Maka saya harap TNI bisa usut tuntas kejadian ini, dibantu dengan kepolisian," ujar Djoko dikutip dari beberapa pemberitaan media, sesaat lalu.
Rakyat menanti kejelasan desas desus ini, yang berkembang dari wawancara sebuah media nasional kepada seorang warga di Jakarta Pusat. Namun sebelum semua terbukti, ada baiknya tidak memperkeruh situasi. Kita tunggu saja jawaban Panglima TNI kepada Bawaslu.
Di era keterbukaan ini, semua pihak sebaiknya menanti bukti yang valid, jangan mengumbar kebencian kepada angkatan bersenjata kita. Apalagi, tega memfitnah TNI yang sudah semaksimal mungkin bersikap profesional setelah gerakan reformasi, dan terbukti sudah mendapatkan rasa hormat dari rakyatnya.
[ald]
