Berita

Marty Natalegawa

Wawancara

WAWANCARA

Marty Natalegawa: Dalam Pertemuan SBY & PM Australia Akan Dikaji Hubungan Kedua Negara

RABU, 04 JUNI 2014 | 09:28 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Masih ingat kasus penyadapan yang dilakukan Australia terhadap Presiden SBY dan Ibu Negara Ani Yudhoyono serta delapan pejabat lainnya? Kasus itu memicu hubungan kedua negara menjadi memanas.

Presiden SBY di twitter-nya menyebutkan,  perlakuan Australia itu menyakitkan. SBY lalu  menginstruksikan Menlu Marty Natalegawa untuk memanggil pulang Dubes RI untuk Australia Najib Riphat Kesoema.

Hari ini, Presiden SBY rencananya akan bertemu Perdana Menteri Australia (PM) Tony Abbott di Batam, Kepulauan Riau.


”Dalam pertemuan itu nantinya dikaji status hubungan kedua negara,’’ kata Menteri Luar Negeri  Marty Natalegawa di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/6).

Berikut kutipan selengkapnya:


Apa saja yang dibicarakan?

Saya kira bola ada di Australia untuk menjelaskan posisinya di persoalan penyadapan dan masalah pencari suaka.

Memang betul dalam delapan bulan terakhir ini, hubungan kedua negara tidak sebaik sebelumnya. Tapi permasalahan itu bukan karena tingkah laku Indonesia, tapi dari Australia.

Apa yang diharapkan dalam pertemuan tersebut?
 Sikap Indonesia sudah jelas.  Seperti yang disampaikan Presiden SBY dalam six points road map langkah yang perlu diambil. Antara lain Presiden ingin agar Australia di waktu yang akan datang harus mematuhi perjanjian kode etik yang sudah disepakati dalam menjalani hubungan kerja sama. Termasuk kerja sama militer dan kepolisian.   

Kira-kira hubungan dua negara ke depan bagaimana?

Hubungannya menunggu respons dari Australia terhadap kode etik yang telah kita berikan kepada mereka. Tidak ada yang terlalu rahasia dari kode etik itu.

Intinya adalah tidak menyadap. Saya kira itu sesuatu yang sangat minimum dan sangat dasar. Kita masih menunggu tanggapan mereka.

Oh ya, bagaimana kondisi di Thailand?
Hingga saat ini kondisinya masih aman dan terkendali. Tidak ada gangguan terhadap WNI di sana, sehingga belum ada rencana untuk memulangkan mereka.

Bagaimana update kondisi WNI di Negeri Gajah Putih?
Hingga saat ini tidak ada masalah prinsipil yang dihadapi warga negara kita. Tapi kita tidak bisa lengah. Karena situasi sangat dinamis, bisa berubah setiap saat.

 Makanya, anjuran dan imbauan dari pemerintah tetap berlaku, yakni WNI  yang memang merasa perlu berkunjung ke Thailand senantiasa meningkatkan kewaspadaannya. Menghindari tempat keramaian, seperti demonstrasi.

Bagaimana komunikasi dengan KBRI?
Komunikasinya berjalan baik. Senantiasa kami beritahukan kepada mereka tentang informasi jika ada WNI yang berencana ke Thailand. Kami juga mengimbau kepada WNI jika sudah tiba di sana untuk melaporkan diri ke KBRI atau paling tidak ke pihak Indonesia yang terdekat. Jika di kemudian hari ada masalah apapun bisa dibantu oleh perwakilan yang ada di sana.

Akankah WNI dievakuasi?
Hingga saat ini belum ada rencana evakuasi WNI dari Thailand. Di sana keadaannya masih dalam kategori aman, sehingga tidak ada keharusan untuk melakukan evakuasi.

Bagaimana Anda melihat persoalan kudeta di Thailand?
Masalah di Thailand menjadi keprihatinan kita. Ini sebuah proses kemunduran demokrasi di sana. Kita menyayangkan adanya situasi ini.

Apa harapan Indonesia?
Harapan kita agar proses konstitusi dapat dipulihkan kembali dan demokrasi dapat dikedepankan di Thailand. ***

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

UPDATE

DAMRI dan Mantan Jaksa KPK Berhasil Selamatkan Piutang dari BUMD Bekasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:12

Oggy Kosasih Tersangka Baru Korupsi Aluminium Alloy Inalum

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:09

Gotong Royong Penting untuk Bangkitkan Wilayah Terdampak Bencana

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:08

Wamenkum: Restorative Justice Bisa Diterapkan Sejak Penyelidikan hingga Penuntutan

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:04

BNI Siapkan Rp19,51 Triliun Tunai Hadapi Libur Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:58

Gus Dur Pernah Menangis Melihat Kerusakan Moral PBNU

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:57

Sinergi Lintas Institusi Perkuat Ekosistem Koperasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:38

Wamenkum: Pengaturan SKCK dalam KUHP dan KUHAP Baru Tak Halangi Eks Napi Kembali ke Masyarakat

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Baret ICMI Serahkan Starlink ke TNI di Bener Meriah Setelah 15 Jam Tempuh Medan Ekstrim

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Pemerintah Siapkan Paket Diskon Transportasi Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:31

Selengkapnya