MPR Didorong Melawan Lupa

Pegiat anti pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang tergabung dalam Koalisi Melawan Lupa menyambangi Ketua MPR Sidharto Danusubroto. Mereka meminta lembaga tertinggi negara itu mendesak pemerintah menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi. Terutama kasus penculikan aktivis.

"Kasus penculikan ini bukan diangkat kembali, bukan dilupakan tapi terus kami bawa karena pada dasarnya belum selesai," ujar jubir Koalisi Melawan Lupa Hendardi di gedung MPR, Senayan, Jakarta, Senin (2/6).

Dia menjelaskan, kedatangannya ke ketua MPR lantaran pemerintah sudah menerima rekomendasi dari DPR soal penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Salah satu rekomendasinya membentuk peradilan HAM ad hoc. Namun begitu, hingga kini Presiden SBY belum sedikit pun menjalankan rekomendasi yang diberikan.

"Presiden juga belum membuat Keppres HAM. Karena itu kami meminta bantuan MPR dapat mendorong presiden mengeluarkam keppres," ujar Hendardi.

Menurut Ketua Setara Institute itu, beberapa kasus pelanggaran HAM sudah sampai di Kejaksaan Agung namun hingga kini masih terkatung-katung lantaran belum adanya keputusan presiden.

"Kami para pegiat HAM terus menerus mengawal penghilangan paksa ini," katanya.

Hendardi membantah jika desakan penuntasan kasus pelanggaran HAM terkait dengan kepentingan politik dalam Pemilu 2014. Menurutnya, kasus tersebut perlu dituntaskan setelah bertahun-tahun. Ditambah lagi adanya pengakuan mantan Wakesdam Jaya Kivlan Zein soal adanya aksi penculikan aktivis pada medio 97-98.

"Kami tidak menyerang kandidat tertentu dalam kampanye ini. Yang kami lakukan kampanye melawan lupa. Keadilan adalah dasar perjuangan kami. Ini semuanya untuk penegakan hukum, untuk kepentingan agar korban mengetahui keluarga mereka. Mereka yang keluiarganya dihilangkan paksa karena dalam situasi yang berat dalam penantian," jelas Hendardi.[wid]