Berita

Max Sopacua

Wawancara

WAWANCARA

Max Sopacua: Demokrat Lagi Netral, Mana Bisa Marzuki & Suaidy Diberi Sanksi

SENIN, 02 JUNI 2014 | 08:23 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Dua elite Partai Demokrat, Marzuki Alie dan Suaidy Marasabessy tidak akan diberi sanksi atas dukungannya kepada pasangan capres-cawapres.

“Menurut pendapat saya, mana bisa diberi sanksi karena Partai Demokrat saat ini masih bersikap netral,’’ kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Max Sopacua, kepada Rakyat Merdeka, Rabu (28/5).

Seperti diketahui, anggota Dewan Kehomatan Partai Demokrat Suaidy Marasabessy mendukung pasangan Jokowi-JK.


Sedangkan Wakil  Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Marzuki Alie mendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. 

Max Sopacua selanjutnya mengatakan, dukungan kader Partai Demokrat terhadap pasangan capres-cawapres hanya sebatas pribadi. 

“Itu kan dukungan pribadi. Pak Suaidy kan hanya menampung aspirasi, dan dia menunggu keputusan partai. Pak Marzuki juga tidak mewakili partai. Dia hanya menyatakan pandangan pribadi. Pak Marzuki juga sudah melakukan pembicaraan soal sikapnya itu kepada Ketua Umum Partai Demokrat, Pak SBY,’’ paparnya.

Berikut kutipan selengkapnya;
 
1 Juni Demokrat  menentukan dukungan terhadap capres-cawapres, apa itu sudah positif?
Ya. Demokrat mengundang dua pasangan capres-cawapres untuk memaparkan visi misi di hadapan kader Demokrat. Namun hanya direspons pasangan Prabowo-Hatta.

1 Juni kami menggelar sebuah forum untuk pasangan Prabowo-Hatta memaparkan visi misinya di depan kader Demokrat. Sebenarnya, kami juga mengundang Jokowi-JK untuk berbicara di forum tersebut. Tapi mereka mungkin menyadari kalau Rapimnas memutuskan nol persen  yang memilih Jokowi-JK.

Bukankah mayoritas yang memilih netral?

Betul. Makanya hingga kini Partai Demokrat memang masih bersikap netral. Hal ini merupakan hasil Rapimnas, yakni 56 persen kader Demokrat memilih agar partainya netral. Sementara, 22 persen lainnya memihak Prabowo, dan sisanya mendukung dibentuknya poros tengah.

Namun hasil rapimnas itu akan kembali dibahas Majelis Tinggi untuk menentukan pilihan.

Kalau kita lihat hasil Rapimnas  yang punya peluang kan pasangan Prabowo-Hatta.

Apa Majelis Tinggi sudah mengambil keputusan?
Sampai saat ini, Majelis Tinggi  belum mengambil keputusan.

Karena mau memutuskan sikap partai, makanya diadakan pertemuan 1 Juni.
 
Siapa saja yang diundang 1 Juni?
Semua kader kan diundang. Dalam forum itu, kami menggundang DPD dan DPC seluruh Indonesia. Kalau pun keputusannya diambil hari itu, kan mereka ada.

Kalau partai sudah mengambil keputusan, semua harus tunduk.

Kenapa Demokrat berubah sikap dari hasil Rapimnas?

Saat Rapimnas Partai Demokrat  belum mengetahui visi dan misi capres-cawapres.
 
Makanya belum menentukan pilihan.

Pilihannya ke pasangan Prabowo-Hatta?

Kami lebih dekat dengan Prabowo-Hatta. Pada saat deklarasi, Prabowo menyatakan, apa yang dilakukan pemerintah SBY itu baik. Itu tanda, implementasinya tinggal mengambil kebijakan.
 
Deklarasi koalisi akan dilakukan 1 Juni itu?
Saya kira begitu. Pertemuan itu kan dihadiri Prabowo dan Hatta. Keputusan Majelis Tinggi harus diikuti. ***

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya