Berita

Michael Tene

Wawancara

WAWANCARA

Michael Tene: Semua Perwakilan Di Thailand Miliki Rencana Tanggap Darurat

JUMAT, 30 MEI 2014 | 09:56 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Kementerian Luar Negeri mengamati secara serius perkembangan situasi politik di Thailand pasca kudeta militer. Bila kondisi keamanan di Negeri Gajah Putih itu memburuk, warga Indonesia di sana akan dipulangkan.

“Jika sangat mendesak, kami bisa saja memulangkan WNI (Warga Negara Indonesia) di Thailand. Ini akan kami lakukan untuk memberikan perlindungan. Kami tidak ingin ada yang terancam keselamatannya,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Michael Tene kepada Rakyat Merdeka, Rabu (28/5).

Menurut Tene, berdasarkan informasi yang didapatkan Kemlu, sebanyak  3.650 WNI di Thailand dalam kondisi baik-baik saja.


“Sebagian besar dari mereka tinggal di Bangkok. Tidak ada satu pun yang menjadi korban atau terganggu dari kondisi yang kurang baik di Thailand,’’ jelas Tene.

Berikut kutipan selengkapnya:

Ukurannya apa bila WNI mau dipulangkan?
Jika kondisinya memang sangat darurat dan sangat mengancam keamanan WNI.

Semua perwakilan di Thailand memiliki rencana tanggap darurat. Tentunya sangat mengetahui kondisi seperti apa yang sangat membahayakan WNI. Kami terus berkoordinasi dengan mereka.
 
Apa saja yang dilakukan Kemlu agar WNI tetap aman?
Selama ini Kemlu bekerja sama dengan perwakilan kami di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan mengeluarkan imbauan kepada WNI untuk meningkatkan kewaspadaan dan menghindari berkumpulnya massa.

WNI di sana diharapkan untuk tidak meninggalkan tempat tinggal atau penginapan jika tidak ada keperluan mendesak, terutama pada malam hari.

Apabila memerlukan bantuan dan informasi, bisa menghubungi KBRI.

Apa sering berkomunikasi dengan KBRI di Thailand?
Ya. Setiap saat kami lakukan. KBRI selalu sampaikan informasi terbaru kepada kami. Selalu update situasi melalui berbagai media. Melalui email, sosial media, media massa. Perwakilan kami selalu cari informasi mengenai kondisi WNI yang ada di Thailand.

Bisakah KBRI dengan cepat mengetahui kondisi WNI yang begitu banyak di Thailand?
Saat ini KBRI di Thailand telah membentuk tim  yang bekerja sama dengan WNI di sana. Tujuannya  agar mudah memberikan informasi dan bantuan yang diperlukan bagi WNI mengenai situasi politik di Thailand.

KBRI juga menyediakan nomor telepon yang dapat dihubungi dalam keadaan darurat ke 0929-031103, 0929-951595, 0929-951596 dan laman KBRI Bangkok www,kemlu.go.id/bangkok dan www.facebook.com/komunitas indonesia di thailand.

Komunikasi dengan pihak Thailand, bagaimana?
Tentunya ada. Setahu saya dari waktu ke waktu, pihak Thailand selalu memberikan informasi kepada para pihak asing yang ada di negaranya, termasuk Indonesia. Mereka memberikan informasi perkembangan situasi keamanan di berbagai wilayah di Thailand.

Akankah Indonesia keluarkan travel notice?
Sampai saat ini kami belum mengeluarkan travel notice terhadap orang yang akan bepergian ke Thailand. Tapi kami selalu berikan informasi dan mengimbau bagi mereka yang ingin ke Thailand agar lebih berhati-hati. Sebab, kondisi di sana sedang kurang kondusif, sehingga perlu kewaspadaan ekstra.

Oh ya, bagaimana perkembangan pembangunan mercusuar Malaysia di wilayah Indonesia?
Pembangunannya sudah dihentikan. Saat ini sudah ada pembahasan antara Indonesia dan Malaysia. Kedua pihak akan komunikasi dan melakukan verifikasi data masing-masing. Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.

Sejauh ini hubungan Indonesia dengan Malaysia masih baik-baik saja. Dengan adanya satu masalah tidak akan mudah merusak hubungan baik kedua negara. ***

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Memutus Urat Nadi Korupsi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 23:54

Festival Layanan AHU Berdampak 2026 Hadirkan Edukasi ke Masyarakat, Ini Lengkapnya

Minggu, 30 Agustus 2026 | 23:24

Gus Yusuf Legawa Sikapi Dinamika Muktamar ke-35 NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:49

Mendesak Para Kiai Sepuh Turun Tangan Meredam Suhu Panas Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:33

Jalan Sehat jadi Cara Hanura Kalsel Konsolidasikan Pemilu 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:15

Profil 9 Ulama AHWA Muktamar NU: Sosok Kharismatik Penentu Rais Aam PBNU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 21:45

TikTok dan Tokped Digugat Class Action Rp1,2 Triliun

Minggu, 30 Agustus 2026 | 21:11

Ini 9 Ulama AHWA Terpilih Muktamar ke-35 NU, Suara Mbah Yai Da Paling Tinggi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 20:46

Dikawal DPR, Tagihan Rp158 Miliar PT Pos Akhirnya Dibayar Kemensos

Minggu, 30 Agustus 2026 | 20:04

Kiai Rembang Cium 'Hidden Agenda' Penjegalan Caketum PBNU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 19:56

Selengkapnya