. Kasus dugaan korupsi dana penyelenggaraan haji yang membelit Menteri Agama Suryadharma Ali harus menjadi pelajaran bagi pemerintahan yang akan datang.
Menteri Agama berikutnya harus bebas dari kepentingan politik dan organisasi keagamaan.
"Banyaknya kasus korupsi di Kementerian Agama, seperti korupsi dana abadi umat, pengadaan Al Qur'an dan terakhir korupsi dana haji, harus menjadi pelajaran penting bahwa Menteri Agama harus dan bebas dari pengaruh politik dan ormas keagamaan," ujar Faozan Amar, Ketua PP Baitul Muslimin Indonesia, sayap PDIP, sesaat lalu (Senin, 26/5).
Menurut Faozan, sebagai salah satu penjaga moral bangsa, sudah seharusnya Kementerian Agama dipimpin seorang negarawan yang berasal dari kalangan profesional, bukan seperti saat ini. Mengingat, Suryadharma Ali Ketua Umum DPP PPP.
"Sehingga (Menteri Agama) dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara baik dan benar, penuh dengan independensi, tanpa ada tekanan politik manapun," demikian Faozan.
Suryadharma Ali sendiri sudah menghadap Presiden SBY. Kepada Presiden, dia
tetap menyatakan merasa tidak bersalah dalam kasus penyimpangan dana haji. "Beliau merasa tidak bersalah dan kemudian menjelaskan panjang lebar tentang apa yang kini dihadapinya," ujar Menteri Sekretaris Negara, Sudi Silalahi.
Dalam pertemuan itu juga Presiden SBY memberi nasihat agar SDA menjalani proses hukum tersebut dengan tabah, lalu menyiapkan semuanya dengan sebaik-baiknya. SBY juga menegaskan, status tersangka bukanlah akhir dari segalanya."Seperti diketahui bahwa kita masih menghormati azas praduga tak bersalah," jelas Sudi.
Walau sudah ditetapkan tersangka korupsi dana haji, Presiden SBY enggan memecat SDA. SBY meminta SDA segera mengajukan surat pengunduran diri secara tertulis dalam satu atau dua hari ke depan.
[zul]
