Kalau Memang SBY Dukung Prabowo, Kenapa PDIP Sewot?

Pernyataan sejumlah elit PDIP yang melarang Presiden SBY mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa sungguh tak masuk akal.

Kendati secara kelembagaan masih sebagai Presiden, tetapi beliau selama ini juga sah sebagai Ketum DPP Partai Demokrat dan bisa menggunakan hak-hak politiknya sejauh tak bertentangan dengan Konstitusi dan aturan perundangan terkait aktifitas politik. Bahkan sebagai petinggi Partai Demokrat beliau juga berhak memilih apa yang terbaik bagi partainya.

"Kebetulan PD kemudian memilih netral dari kedua kubu yang sedang bertanding. Tetapi PDIP lantas gerah karena pihak 'sono' mampu melakukan komunikasi politik (lobby) lebih bagus ketimbang dirinya. Dengan komunikasi politik itulah kubu Garuda mendapat simpati lebih besar dari Pak SBY sebagai pribadi dan karena itu terbuka kemungkinan hal itu menjadi referensi atau rujukan para anggota dan simpatisan PD untuk cenderung memilih pasangan Prabowo-Hatta," jelas pengamat politik senior AS Hikam (Jumat, 23/5).

Menurut Hikam, reaksi sebagian elit PDIP itu seperti kebingungan sehingga tidak cerdas dalam merespon manuver Gerindra dan partai koalisinya. Karena itu, semestinya yang disalahkan bukan SBY dan/atau Partai Demokrat.

"Tetapi mestinya mereka melakukan refleksi mengapa mengabaikan faktor SBY sehingga menolak berkomunikasi dengan beliau. Apakah ini soal gengsi pribadi? kalau ya, maka inilah pertaruhan politik yang sangat besar. Larena masalah gengsi pribadi semestinya agak dikesampingkan dalam menghadapi tatangan yang serius dari pihak lawan," demikian Hikam.

Sebelumnya, seperti dikutip dari sebuah media, Wakil Sekjen PDIP Achmad Basarah meminta SBY non aktif sebagai presiden bila Demokrat mendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Karena bila tetap menjabat presiden, khawatir pemilu tidak akan berlangsung dengan jujur dan adil.

Sementara itu, Wakil Sekjen PDIP lainnya, Eriko Sotarduga, juga mengingatkan agar SBY menunjukkan sikap kenegarawaannya tetap memenuhi janjinya sebagai oposisi. Ia juga khawatir akan terjadi konflik kepentingan bila benar SBY mendukung Demokrat berkoalisi dengan Gerindra. "Beliau harus legowo dan menjadi negarawan sesungguhnya," ucapnya. [zul]