Berita

ilustrasi/net

Pakai Politik Kancil, Jokowi Sukses Perdaya Banteng dan Macan

JUMAT, 16 MEI 2014 | 22:20 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Masa jabatan Joko Widodo sebagai Wali Kota Solo belum selesai. Namun dia sudah berhasil mendapat jabatan yang lebih tinggi, yaitu Gubernur DKI Jakarta.

Sekarang, belum genap dua tahun menjadi orang nomor satu di Ibukota, Jokowi sudah menapaki jalan menuju posisi puncak di negeri ini. Bahkan, beberapa partai sudah melampangkan jalan dengan memberikan tiket pencalonan kepadanya dalam Pemilihan Presiden 2014 ini.

Apa rahasia Jokowi bisa menduduki jabatan-jabatan prestisius tersebut?


Menurut Direktur The Indonesian Reform Syahrul Efendi Dasopang, Jokowi sukses dalam pertarungn politik karena menerapkan politik kancil. Politik kancil adalah politik pura-pura bersikap simpatik, padahal punya tujuan tersembnyi untuk kepentingn diri sendiri dengan memanfaatkan orang lain.

"Kancil yang krempeng-lemah tapi sedikit lincah, mampu menipu buaya-buaya yang ganas sebagai jembatan bagi dirinya untuk sampai di seberang sungai," jelas Syahrul kepada Rakyat Merdeka Online (Jumat, 16/5).

Menurut Syahrul politik kancil itulah yang diterapkan Jokowi dalam meraih kursi Gubernur DKI Jakarta dan sekarang sedang 'berburu' jabatan Presiden RI.

"Nah Jokowi juga sama. Pada Pemilu DKI Jakarta, ia dapat memanfaatkn Prabowo Subianto (Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra). Macan saja mampu dia perdaya, apalagi cuma banteng gemuk," ungkap Syahrul.

"Bahkan belum apa-apa, 'buaya kuning' sudah mulai merapat untuk siap menjadi jembatan bagi si kancil menyebrangi sengai sekali lagi," imbuh mantan Ketua Umum PB HMI ini.

Pada Pilgub Jakarta 2012 lalu, Jokowi didukung PDIP dan Partai Gerindra. Sementara di Pilpres 2014 ini, Jokowi sudah didukung tiga partai. Yaitu, PDIP, PKB dan Partai Nasdem. Sementara Golkar mulai melakukan pendekatan agar berkoalisi dengan mengusung Jokowi. [zul]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya