Pada masa Orde Baru, negara menjadi tirani minoritas yang melakukan kekerasan. Sementara pasca Orde Baru justru mayoritas Islam menjadi tirani yang melakukan kekerasan terhadap komunitas Islam yang selama ini dianggap lain, seperti Ahmadiyah dan Syiah.
"Untuk menyikapi itu, perlu adanya kebijakan negara yang berpihak kepada hak-hak mereka, yaitu kelompok minoritas. Jangan sampai, hanya karena adanya suara mayoritas, hak-hak mereka dapat direnggut begitu saja," Demikian disampaikan Peneliti PMB LIPI Ahmad Najib Burhani.
Najib mengungkapkan itu dalam Diskusi Publik "Islam sebagai Obyek atau Subyek Kekerasan?" yang digelar MAARIF Institute bekerjasama dengan Asian Public Intellectual the Nippon Foundation di Aula PP Muhammadiyah Jalan Menteng Raya 62 Menteng, Jakarta Pusat kemarin (Senin, 13/5).
Juga hadir sebagai pembicara API Research Fellows yang juga peneliti senior MAARIF, Wahyudi Akmaliah dan anak korban peristiwa Priok yang juga aktivis KontraS Muhammad Daud Buereuh.
Muhammad Daud Buereuh menganggap bahwa kekerasan yang terjadi di masa lalu tidak pernah diselesaikan sehingga berakibat munculnya repetisi kekerasan saat ini yang dilakukan oleh kelompok Islam sendiri.
“Penegakan hukum dengan membawa mereka yang tertuduh dalam kekerasan, baik di masa lalu maupun pasca Orde baru setidaknya dapat meminimalisir kekerasan yang terjadi di masyarakat," imbuh dia.
Sementara itu dalam sambutannya, Direktur Program MAARIF Institute, Muhd. Abdullah Darraz menjelaskan, perbincangan mengenai persoalan kekerasan dan HAM menjadi sangat penting menjelang Pilpres 2014 ini.
"Diskusi ini juga penting untuk mengetengahkan persoalan penegakan HAM masa lalu yang menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemimpin bangsa ini kedepan," demikian Muhd. Abdullah Darraz.
[zul]
