Berita

AS Hikam

AS Hikam: Dukungan PKB ke Jokowi Nyaris Tak Ada Gunanya

SENIN, 12 MEI 2014 | 11:36 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Partai Kebangkitan Bangsa resmi berkoalisi dengan PDI Perjuangan mengusung Joko Widodo sebagai calon presiden. Namun, dukungan PKB itu dinilai too little and too late. Karena dukungan dari Muhaimin Iskandar itu sudah terlalu lambat sehingga nyaris tak ada gunanya.

Pengamat politik senior AS Hikam mengungkapkan demikian karena PDIP dan Nasdem sudah cukup untuk mengusung Jokowi dan pasangannya. Sehingga momentum keikut sertaan PKB tidak berpengaruh secara prosedural.

Sementara dari sisi substantif, PDIP dan Jokowi tidak terlalu terikat dengan PKB soal sosok yang akan diusulkan sebagai calon wakil presiden. "Jokowi bisa memilih siapa saja karena restu partai tidak penting," jelas Hikam (Senin, 12/5).


Menurutnya, kalau PKB-Imin menyodorkan tokoh sekaliber Mahfud MD yang sangat kuat sebagai cawapres, juga sudah terlalu terlambat. Karena nama Mahfud baru muncul setelah Muhaimin tak laku dijual maupun ditawarkan untuk pasangan cawapres siapapun.

Hikam mengakui PKB pernah menyodorkan nama Rhoma Irama. Tapi itu hanyalah taktik untuk menyenang-nyebangkan dan menutupi kesan menyia-nyiakan sang Raja Dangdut yang akan berpotensi diprotes oleh para pengikutnya. "Padahal harapan RhI (Rhoma Irama), kendati secara realistis sulit diraih, dia diperjuangkan habis-habisan oleh PKB-Imin sebagai capres," tandasnya.

Keterlambatan keputusan PKB juga sangat merugikan Mahfud MD (MMD), tetapi menguntungkan Muhaimin Cs. Mahfud rugi karena dirinya harus berjuang sendirian, sehingga daya tawar beliau kurang kuat ketika harus melobi parpol-parpol besar. Imin beruntung karena posisi dirinya mengambang (floating).

Jika nanti Mahfud gagal jadi cawapres, menurutnya, Muhaimin tinggal bilang sudah memerjuangkan dengan mengusulkan nama Mahfud walaupun sangat terlambat. "Tetapi kalau berhasil akan mengkapitalisasi habis-habisan," tukasnya.

Mengapa PKB-Imin menggunakan taktik mulur itu?

"Bisa jadi karena Imin dkk khawatir akan potensi ancaman dari MMD jika beliau menjadi cawapres. Independensi MMD dan ketegasan beliau tak akan menguntungkan secara politik bagi PKB Imin ke depan. Taktik mengulur waktu untuk dua tujuan: pertama agar secara formal MMD dan pendukungnya dalam PKB-Imin tersalurkan aspirasinya. Kedua, MMD tidak akan terlalu kuat posisi tawarnya jika berhadapan dengan JK yang sejak awal didukung Nasdem, atau Ryamizard Ryacudu (RR) yang sangat dekat dengan Mbak Mega," beber Hikam.

Namun, Hikam mengingatkan, analisisnya tersebut tentu tak berlaku jika pada detik-detik terakhir nanti PDIP memutuskan memilih Mahfud sebagai cawapres Jokowi. Namun sampai pemberitaan media kemarin, tentang kandidat cawapres Jokowi cenderung menunjukkan bahwa JK dan RR lebih ungggul ketimbang MMD. Bahkan ketika nama Abraham Samad (AS) juga diorbitkan, tampaknya mulai menggeser nama Mahfud.

"Walhasil, bagi MMD keputusan PKB-Imin untuk bergabung dengan PDIP dan menyodorkan nama beliau sebagai cawapres merupakan sebuah upaya yang bukan saja terlalu lambat, tetapi juga terlalu kecil," pungkas Hikam. [zul]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

UPDATE

KPK Siap Telusuri Dugaan Aliran Dana Rp400 Juta ke Kajari Kabupaten Bekasi

Rabu, 24 Desember 2025 | 00:10

150 Ojol dan Keluarga Bisa Kuliah Berkat Tambahan Beasiswa GoTo

Rabu, 24 Desember 2025 | 00:01

Tim Medis Unhas Tembus Daerah Terisolir Aceh Bantu Kesehatan Warga

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:51

Polri Tidak Beri Izin Pesta Kembang Api Malam Tahun Baru

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:40

Penyaluran BBM ke Aceh Tidak Boleh Terhenti

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:26

PAN Ajak Semua Pihak Bantu Pemulihan Pascabencana Sumatera

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:07

Refleksi Program MBG: UPF Makanan yang Telah Berizin BPOM

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:01

Lima Tuntutan Masyumi Luruskan Kiblat Ekonomi Bangsa

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:54

Bawaslu Diminta Awasi Pilkades

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:31

Ini yang Diamankan KPK saat Geledah Rumah Bupati Bekasi dan Perusahaan Haji Kunang

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:10

Selengkapnya