Berita

haryono umar

Haryono Umar: KPK Tidak Tergantung pada Abraham Samad

SABTU, 10 MEI 2014 | 22:05 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Mantan Pimpinan KPK Haryono Umar tak keberatan kalau Abraham Samad maju sebagai calon wakil presiden.

Malah bila memang benar akhirnya Ketua KPK itu terjun ke politik dan menjadi RI 2, hal itu akan berimplikasi positif.

"Saya rasa bagus karena akan membawa pemerintahan yang bersih. Jadi dengan masuk eksekutif bisa langsung membenahi dari dalam," ujar Haryono kepada Rakyat Merdeka Online (Sabtu, 10/5).


Karena itu, Haryono menampik anggapan kalau Abraham Samad menjadi cawapres KPK terkontaminasi politik. Begitu juga soal dugaan keputusan KPK belakangan ini dicurigai bermotif politik untuk melapangkan jalan Samad menuju Pilpres.

"KPK sudah seperti sistem, tidak tergantung pada orang semata," jelasnya.

Begitu juga soal masa jabatan pimpinan KPK yang empat tahun. Dia tidak mempersoalkan kalau Abraham Samad tidak menuntaskannya. "Untuk kepentingan negara, perlu ada pertimbangan lain," tandas Irjen di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini.

Berbeda dengan Haryono, mantan Pimpinan KPK lainnya, M. Jasin menolak kalau sampai Abraham Samad menjadi cawapres. (Baca: Kalau Samad Jadi Cawapres, M. Jasin Kuatir KPK akan Jadi Batu Loncatan)

"KPK harus tidak terkontaminasi dengan politik, dan iming-iming jabatan politik apalagi disaat mereka masih sedang menjabat sebagai Pimpinan KPK," tegas Jasin.

Penolakan yang sama juga disampaikan mantan Penasihat KPK Abdullah Hehamahua.  (Baca: Ini Alasan Kenapa Abraham Samad harus Diperiksa)

"Kalau beliau (Abraham Samad) terima tawaran dari siapapun, berarti beliau seorang pengkhianat. Karena mengkhianati amanah Pansel dan Komisi III DPR yang memilihnya sebagai pimpinan KPK untuk 4 tahun," tandasnya. [zul]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya