Berita

Bakrie Bantah Terlibat Kasus Suap Bupati Bogor

JUMAT, 09 MEI 2014 | 16:06 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Perusahaan milik keluarga Bakrie, PT Bakrieland Development Tbk sudah tidak memiliki keterkaitan dengan di PT Bumi Jonggol Asri (BJA) sejak 19 April 2013 lalu.  Karena sejak itu, PT Bakrieland Development Tbk sudah menjual saham kepemilikannya dan tidak lagi mengendalikan kepengurusan di PT BJA.

Chief Corporate Affairs Officer PT Bakrieland Development Tbk, Yudy Rizard Hakim menegaskan hal tersebut sehubungan pemberitaan media masa perihal kasus PT BJA.
PT BJA disebut-sebut terkait kasus dugaan suap yang melibatkan Bupati Bogor, Rahmat Yasin terkait izin alih fungsi lahan seluas 2.754 hektare.

Karena itu, Yuddy sangat menyayangkan serta menyesalkan bila ada pihak yang mengaitkan kasus hukum ini dengan PT Bakrieland. Karena pihaknya sama sekali tidak mengetahui apapun terkait hal itu.  "Jadi jangan kaitkan kasus itu dengan kami," imbuh Yuddy dalam siaran persnya (Jumat, 9/5).

Karena itu, Yuddy sangat menyayangkan serta menyesalkan bila ada pihak yang mengaitkan kasus hukum ini dengan PT Bakrieland. Karena pihaknya sama sekali tidak mengetahui apapun terkait hal itu.  "Jadi jangan kaitkan kasus itu dengan kami," imbuh Yuddy dalam siaran persnya (Jumat, 9/5).

Sementara itu, pengamat politik dari Konsepindo Reserach & Consulting, Budiman, menyatakan, dalam suasana menjelang pemilihan presiden seperti sekarang ini akan ada saja upaya-upaya untuk mengaitkan suatu peristiwa hukum dengan politik.

"Kasus dibawa-bawanya nama perusahaan Bakrie ini adalah bukti nyata bahwa dalam politik suatu peristiwa, yang bahkan tidak ada kaitannya, bisa dihubung-hubungkan," ujarnya.

Budiman menambahkan, sesungguhnya amat penting bagi media untuk menerapkan cover both side, artinya check and richeck menjadi niscaya.

"Mestinya dicek ke pihak terkait apakah betul misalnya PT. BJA itu masih ada keterkaitan dengan Bakrie atau tidak, itu penting. Sehingga berita tidak berkesan pesanan pihak tertentu untuk kepentingan kampanye negatif atau kampanye hitam," tandasnya. [zul]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya