Berita

Pramono Edhie Wibowo

Wawancara

WAWANCARA

Pramono Edhie Wibowo: Demokrat Masih Menimbang Partai-partai Jadi Mitra Koalisi

KAMIS, 08 MEI 2014 | 10:12 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Rekapitulasi manual yang akan diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) 9 Mei 2014 akan memaksa partai politiik (parpol) berkoalisi untuk memenuhi ambang batas minimum pengusungan calon presiden (capres).

Peserta konvensi capres Partai Demokrat Pramono Edhie Wibowo yakin, tak ada parpol yang bisa mengusung pasangan capres-cawapres sendirian dalam Pilpres 9 Juli mendatang.

“Hasil hitung cepat dan exit poll yang dilakukan beberapa lembaga survei pasca pemilu legislatif, mengharuskan adanya koalisi. Bahkan, partai dengan perolehan suara terbanyak pun harus berkoalisi untuk bisa mengusung seorang calon presiden,” ujar  Pramono Edhie Wibowo kepada Rakyat Merdeka, Selasa (6/5).


Realitas tersebut, lanjut bekas Kepala Staf Angkatan Darat itu, akan berimbas juga pada keputusan politik Demokrat dalam pilpres mendatang. Demokrat masih menimbang partai-partai yang akan menjadi mitra koalisi. “Jika kalah, Demokrat akan mengambil posisi oposisi,” tegas anggota Dewan Pembina partai berlambang mercy itu.

Berikut kutipan selengkapnya:
 
Apa Partai Demokrat membuka ruang untuk melakukan koalisi dengan poros-poros yang sudah ada?
Itu opsi yang mungkin kami lakukan.Demokrat bisa berkoalisi dengan partai dengan perolehan suara tiga besar hasil hitung cepat.

Berarti Demokrat tidak mengusung capres dong?
Jika berkoalisi dengan parpol tiga besar, kami harus menerima kondisi tidak bisa mencalonkan presiden.

Jika mengusung cawapres, apakah Demokrat mengajukan tokoh hasil konvensi?
Keputusan mengusung capres konvensi atau di luar konvensi adalah hak prerogatif Majelis Tinggi Partai Demokrat. Antara lain pertimbangannya adalah kesepakatan dengan partai koalisi.

Bagaimana dengan pembentukan poros baru?
Itu juga antara lain opsi kami, Demokrat berinisiatif membentuk poros sendiri. Kami membangun koalisi bersama partai lain yang perolehan suara hasil hitung cepatnya lebih kecil.

Jika memilih opsi itu, Demokrat akan mengusung capres sendiri.

Jika kalah dalam pilpres, apa Demokrat siap jadi oposisi?
Kalau menang, kami akan terlibat aktif dalam pemerintahan. Jika kalah, Demokrat mengambil posisi oposisi.

Bagaimana evaluasi Demokrat atas pelaksanaan konvensi?
Evaluasi masih dilakukan oleh panitia konvensi.

Saya belum mendengar hasil evaluasi disampaikan kepada ketua umum ataupun peserta konvensi.

Apa kesan Anda terhadap pelaksanaan konvensi?

Yang pasti, saya bangga menjadi bagian penorehkan tinta emas demokrasi Indonesia. Saya bangga menjadi peserta konvensi terbuka yang dilakukan sebuah partai politik untuk menjaring calon presiden.

Apakah mekanisme konvensi akan dilanjutkan pada Pilpres 2019?

Apakah ini dianggap baik oleh masyarakat Indonesia dan apakah sistem yang sama akan diusung di kemudian hari, saya serahkan keputusanya kepada rakyat Indonesia dan Majelis Tinggi Partai Demokrat. ***

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya