Berita

dedy gumelar

Miing: Tudingan Jokowi akan Cabut Tunjangan Profesi Pendidik hanya Cari Sensasi

RABU, 30 APRIL 2014 | 23:03 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Calon Presiden PDI Perjuangan Joko Widodo disebut akan mencabut tunjangan profesi pendidik (TPP) kalau terpilih pada Pemilihan Presiden 2014 mendatang.

Anggota Komisi X dari PDIP, Dedy S. Gumelar menampik tudingan tersebut. Dia menegaskan, tudingan itu tidak berdasar dan hanya ingin mencari sensasi belaka. Karena Jokowi dan PDIP akan terus memperjuangkan pendidikan guna menjalankan amanat UUD 1945.

"Itu hanya ulah pihak-pihak yang ingin menyudutkan Pak Jokowi. Kami bersama-sama dengan beliau sudah sepakat akan mencerdaskan kehidupan bangsa," ujar Dedy S. Gumelar dalam siaran persnya (Rabu, 30/4).


Lebih lanjut, bekas pelawak yang akrab disapa Miing ini menilai, pihak yang menghembuskan isu tersebut tidak memahami undang-undang. Karena PPT merupakan amanat undang-undang dan tidak serta merta bisa dicabut begitu saja.

"Tunjangan guru itu diatur undang-undang, silahkan cek UU No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen," jelasnya.

Miing juga mengajak seluruh masyarakat agar tidak menelan mentah-mentah setiap isu yang berkembang menjelang pemilihan presiden. Kalangan terdidik harus bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat luas agar selalu kritis dan mampu memberikan penilaian yang objektif kepada semua kandidat yang akan berkontestasi dalam pilpres mendatang.

"Mari kita semua mengkaji setiap isu yang beredar, mengkritisi dengan objektif. Tidak saling serang dan tawarkan gagasan-gagasan yang mencerahkan. Apalagi menjelang pilpres isu-isu miring seperti ini akan semakin banyak," tandasnya. [zul]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya