Berita

net

Politik

LSM Internasional: Pengganti SBY Harus Lampaui Janji di Atas Kertas!

RABU, 30 APRIL 2014 | 10:45 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Presiden Indonesia pengganti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selanjutnya harus lebih cakap dalam menangani dan menegakkan hak asasi manusia (HAM). Pasalnya selama kepemimpinan SBY, penegakkan HAM di Indonesia dinilai hanya dilakukan dengan tambal sulam atau tidak sepenuh hati.

Hal itulah yang menjadi sorotan organisasi non pemerintah atau LSM pemerhati HAM yang berbasis di Inggris, Amnesty International.

Lembaga tersebut juga menyebut bahwa jelang pergantian kepemimpimpinan presiden tahun ini, sejumlah partai serta kandidat calon presiden yang digadang-gadang akan bertarung dalam memperebutkan kursi kepresidenan masih kurang mampu mengangkat agenda penegakkan HAM.


"Ini mengecewakan bahwa selama masa kampanye calon (presiden) sejauh ini sebagian besar mengabaikan HAM. Indonesia telah memiliki jalan panjang selama dekade terakhir, namun masih ada tantangan serius yang harus diselesaikan oleh para calon (presiden)," kata Wakil Direktur Amnesty International untuk kawasan Asia Pasifik, Rupert Abbott dalam rilis di situs resminya (Selasa, 29/4).

Sebenarnya selam 10 tahun kepemimpinan SBY, jelasnya, ada sejumlah perbaikan dalam penegakkan HAM di Indonesia seperti adanya peraturan-peraturan baru terkait HAM untuk kepolisian serta reformasi hukum dalam memperkuat perlindungan saksi.

Selain itu di tataran internasional juga, Indonesia telah memainkan peran penting seperti terlibat aktif dalam pembentukan ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) yang merupakan badan penegakkan standar HAM di kawasan.

Di sisi lain, jelas Abbott, sejumlah pelanggaran berat terus terjadi seperti penindasan kebebesan berekspresi serta tindak kekerasan oleh pasukan keamanan yang masih terjadi dalam sejumlah kasus. Selain itu, pada tahun 2013 Indonesia juga tercatat kembali melakukan eksekusi mati setelah empat tahun sebelumnya dihentikan.

Karena itu, pihaknya mengkritisi bahwa sekalipun Indonesia telah terlibat dalam sejumlah perjanjian internasional terkait perlindungan HAM, namun dalam praktiknya belum semua nilai-nilai HAM dimasukkan dalam hukum domestik ataupun diimplementasikan dalam bentuk kebijakan.

"Presiden Indonesia berikutnya harus bisa melampaui janji di atas kertas dan memastikan bahwa praktik sehati-hari di negara ini sesuai dengan komitmen internasional," tandasnya. [mel]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya