Berita

bbc

Global

Ngeri, Pakistan Jadi Salah Satu Negara Paling Berbahaya Bagi Jurnalis

RABU, 30 APRIL 2014 | 10:10 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Pemerintah Pakistan dinilai belum mampu melindungi hak-hak jurnalis.

Penilaian itu disebutkan dalam laporan terbaru yang dirilis oleh kelompok Hak Asasi Manusia (HAM), Amnesty International (Rabu, 30/4).

Dalam laporan yang dibuat oleh komite perlindungan jurnalis Amnesty International itu disebutkan bahwa Pakistan merupakan salah satu negara yang paling berbahaya di dunia bagi jurnalis.


Pernyataan tesebut didasarkan pada banyaknya laporan mengenai kasus kekerasan dan bahkan pembunuhan terhadap jurnalis di negara tersebut.

Disebutkan bahwa sejak akhir pemerintahan militer tahun 2008 silam, setidaknya ada 34 kasus pembunuhan terhadap jurnalis terjadi. Namun hanya satu kasus yang pelakunya di bawa ke pengadilan.

Hal itu menjadi keprihatinan serius bagi kelompok HAM yang berbasis di Inggris itu.

Komite menyebut bahwa sejumlah kekerasan terhadap jurnalis yang terjadi di Pakistan dilakukan melalui berbagai cara seperti ancaman melalui telepon, pelecehan secara langsung, penculikan, penyiksaan, hingga pembunuhan.

Jurnalis yang menjadi target kekerasan bisanya adalah jurnalis yang memberikan laporan mengani masalah-masalah sensitif di paksitan seperi keamanan nasional, penyimpangan keamanan, atau dugaan adanya hubungan antara militer dan kelompok Taliban.

Pelaku tindak kekerasan tersebut, sebut laporan, juga beraneka ragam, bukan hanya melibatkan intelejen dan Taliban, tapi juga sejumlah kelompok politik yang kuat serta kelompok etnis bersenjata.

"Sebuah langkah penting diperlukan Pakistan untuk menyelidiki lembaga militer dan intelejennya sendiri dan memastikan bahwa mereka yang bertanggungjawab atas pelanggaran hak asasi manusia terhadap jurnalis dibawa ke pengadilan," kata wakil direktur Amnesty Asia Pasifik David Griffiths dalam rilisnya seperti dilansir situs resmi Amnesty International. [mel]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya