Berita

prabowo subianto

Soal Manifesto Bidang Agama, Prabowo Subianto harus Respons Penolakan OMS

SELASA, 29 APRIL 2014 | 21:31 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Prabowo Subianto dan Gerindra tak bisa meremehkan penolakan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) atas Manifesto partai tersebut di bidang agama, yang menyebutkan negara harus menjamin  kemurnian ajaran agama yang diakui oleh negara dari segala bentuk penistaan dan penyelewengan dari ajaran agama.

Manisfesto ini dinilai menghalangi kebebasan beragama yang jelas-jelas di negeri ini dijamin oleh konstitusi dan merupakan bagian integral dari HAM. Makanya, OMS akan menggalang sebuah gerakan bernama Gerakan Kebhinnekaan untuk Pemilu Berkualitas (GKPB) untuk menolak Prabowo sebagai capres.

"Bagaimanapun juga track record PS dalam soal HAM tidak terlalu baik di mata sementara pihak dan akan makin tercoreng jika ditambah dengan protes ini," jelas pengamat politik senior AS Hikam (Selasa, 29/4).  


Belum lagi, anggota GKPB adalah OMS yang aktif dalam kiprah pembelaan HAM, termasuk misalnya Abdurrahman Wahid Center UI, Elsam, HRWG, dan lain-lain.

"Mereka jelas memiliki jejaring luas baik nasional dan internasional yang bisa digunakan untuk menggaungkan protes mereka dan berpotensi merugikan penampilan PS sebagai capres. Apalagi jika Gerindra berkoalisi dengan PKS, tudingan GKPB akan semakin mendapat validitasnmya.

"Karena parpol Islam tersebut juga sering dianggap tidak ramah dengan masalah HAM, terutama kebebasan beragama," imbuhnya.

Prabowo dan Gerindra harus mampu memberikan klarifikasi terhadap apa makna Manifesto yang ditolak oleh GKPB dan kelompok OMS di dalamnya. "Bagaimanapun juga jika komitmen terhadap HAM dari Partai Gerindra dan PS diragukan, hal itu akan counter-productive bagi elektabilitasnya sebagai capres nanti," tandasnya. [zul]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya