Dipo Alam: Tak Ada Keretakan Kabinet Antar Presiden & Menteri Setelah Pileg

Aktivitas Presiden SBY pasca pemilu legislatif tetap saja seperti biasa. Tidak ada yang berubah.

“Presiden SBY banyak ber­aktivitas di Kantor Kepresidenan dan Istana Negara. Namun tidak semua kegiatannya  diliput media massa,’’ kata Sekretaris Kabinet  Dipo Alam kepada Rakyat Mer­deka yang dihubungi via telepon, Sabtu (26/4).

Seperti diketahui, aktivitas Presiden terlihat berkurang pasca pileg. Berdasarkan data yang di­himpun dari jadwal kepresi­de­nan, kegiatan SBY cukup padat se­belum pelaksanaan pemungu­tan suara. Meski memasuki masa kampanye, SBY masih menyem­patkan diri melakukan kunjungan kerja mulai dari Medan, Riau, hing­ga keliling Pulau Jawa.

Sehari sebelum pemilu, Presi­den menyempatkan diri meres­mikan Rumah Sakit Pekerja di Cakung, Jakarta Timur. Di hari yang sama, SBY menggelar rapat terbatas persiapan pemilu.

Namun aktivitas SBY menurun drastis setelah pelaksanaan pileg, Rabu (9/4), Presiden sama sekali tak beraktivitas di Istana Negara. Presiden baru berkegiatan di kantornya, Senin (14/4).

Pekan berikutnya, Presiden menerima kedatangan tamu dari China Institute of Innovation and Development Strategy (CIIDS). SBY kembali beraktivitas, Kamis (17/4), menggelar sidang kabinet dan menerima penyerahan lapo­ran audit Badan Pemeriksa Keua­ngan (BPK). Kepadatan aktivitas Presiden SBY di Istana Negara, baru terlihat sepekan lalu.

Dipo Alam selanjutnya me­ngatakan, kalau dibilang tidak ada rapat-rapat, itu salah.

“Rapat-rapat kabinet terus di­lakukan. Kegiatan surat menyu­rat juga terus jalan. Kami berte­kad, sampai 20 Oktober 2014 semua kegiatan berjalan seperti biasa,” paparnya.

Berikut kutipan selengkapnya:

Setelah pileg, apa ada kereta­kan di internal kabinet?
Keretakan nggak ada. Kami jalan terus. Sampai 20 Oktober nanti, kami bertekad semua kegiatan berjalan seperti biasa. Tidak ada keretakan antar Pre­siden dengan menteri dari parpol maupun non parpol. Semua men­teri menghadiri undangan Pre­siden dan menjalankan tugas se­perti biasa. Namun, tidak semua kegiatan itu terliput media massa.

Apa situasi politik menjelang pelaksanaan pilpres mem­penga­ruhi kinerja Presiden?
Sebagai elite parpol, memang ada beberapa hal yang diurus be­liau. Tapi, Pak SBY tetap mengu­tamakan tugasnya sebagai Presi­den. Hal itu sudah beberapa kali ditegaskan oleh Presiden. Reali­sa­sinya pun dapat kita saksikan.

Menteri parpol sibuk kasak-kusuk membangun koalisi, bagaimana Presiden menyika­pinya?
Menteri-menteri parpol diper­silakan menyelesaikan target politik masing-masing. Menteri non partai juga boleh mencari-cari cantelan. Itu hak mereka.

Yang perlu digarisbawahi, me­reka harus tetap menjalankan tu­gas dan kewajibannya. Presiden tidak membatasi hak konstitu­sional setiap warga negara.

Bagaimana dengan menteri yang berniat maju sebagai capres atau cawapres?
Ya, dipersilakan. Seperti yang saya sampaikan tadi, Presiden tidak membatasi hak konstitu­sional setiap warga negara.

Bukankah etikanya harus mundur dari kabinet?
Setahu saya, tidak ada aturan harus mundur. Tapi, kalau kita li­hat ke belakang kan, menteri-men­­teri yang maju sebagai ca­pres atau cawapres kan mengun­dur­kan diri.

Menurut saya, itu eti­ka­nya. Sebab, mereka akan sibuk meng­­kam­panyekan diri be­be­rapa bulan sebelum pilpres. Sa­ya kira Presi­den pasti akan me­ngizin­kannya.

Kalau menteri dari parpol tidak satu koalisi dengan SBY dalam Pilpres 9 Juli 2014, ini bagaimana?
Presiden SBY taat azas, kepri­badiannya santun, dan para men­teri sangat menghormati beliau. Dengan situasi seperti ini, boleh saja ada perbedaan dan persai­ngan. Tapi setelah terpilih, kita ha­rus menghormati hak-hak mereka.

Tidak elok, kalau kalah dalam proses demokrasi, kemudian ada dendam. Itu buruk.

Rakyat tidak boleh dihadap­kan dalam situasi seperti itu. Se­bagai seorang negarawan, saya yakin pak SBY tidak akan mela­kukan itu.

Bagaimana kalau capres yang diusung SBY tidak me­nang?
Beliau menegaskan, siapa pun yang terpilih menjadi presiden selanjutnya jangan diganggu, kita dukung. Pak SBY juga bersikap terbuka dan menyatakan akan membantu.

Sebagai seorang negarawan, Pak SBY tidak ingin melihat In­do­nesia mundur. Mudah-mu­da­han imbauan ini diterima dan berjalan dengan baik.  ***