Berita

Jero Wacik

Wawancara

WAWANCARA

Jero Wacik: Hasil Survei Jadi Acuan Konvensi, Tapi Keputusan Di Majelis Tinggi

JUMAT, 25 APRIL 2014 | 09:17 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Kalau tidak ada aral melintang, besok (Sabtu, 26/4) para  peserta konvensi capres Partai Demokrat akan melakukan debat terakhir. Setelah itu menunggu hasil survei untuk mengetahui tingkat elektabilitas mereka.

Hasil survei itu nanti digodok lagi di Majelis Tinggi Partai Demokrat untuk menentukan pemenang konvensi. Orang itu nanti menjadi capres partai berlambang mercy tersebut.

Pertanyaannya, apakah Partai Demokrat mendapat tiket mengajukan capres. Itu semua tergantung mitra koalisi. Yang jelas, berdasarkan  hitung cepat sejumlah lembaga memperkirakan perolehan Demokrat berkisar antara 9 sampai 10 persen. Ini berarti tidak memenuhi syarat mengajukan capres, kecuali kalau berkoalisi dengan parpol lain.


Menanggapi hal itu, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Jero Wacik mengatakan, pihaknya tetap berupaya mengusung pemenang konvensi sebagai capres.

“Kami melakukan konvensi untuk mengusung capres. Demokrat tidak mengadakan konvensi cawapres. Apapun keputusannya, pemenang konvensi itu adalah capres,” tegas Jero Wacik kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Soal cawapres, lanjut  Menteri ESDM itu, Partai Demokrat belum membahasnya.

Demokrat menyerahkan keputusan itu kepada Majelis Tinggi.  “Berdasarkan AD/ART Partai Demokrat, keputusan pengusungan cawapres adalah kewenangan Majelis Tinggi. Itu mutlak, 100 persen diputusan oleh Majelis Tinggi,” paparnya.

Berikut kutipan selengkapnya:

Bagaimana proses dalam menentukan pemenang konvensi capres, apa Majelis Tinggi berperan mutlak?
 Ini sudah kami sepakati di awal konvensi. Kami menegaskan, hasil survei adalah acuan utama penetapan pemenang konvensi.

Tapi, keputusan tetap diambil Majelis Tinggi. Sebab, Anggaran Dasar /Anggaran Rumah Tangga Demokrat menyatakan, keputusan pengusungan capres-cawapres adalah kewenangan Majelis Tinggi.

Apa Partai Demokrat mengusung capres dan cawapres, artinya ada dua orang yang digadang-gadang kepada mitra koalisi?
Soal Demokrat akan mengusung satu atau dua nama, itu nanti. Kami belum membahas sejauh itu. Kita tunggu hasil survei (capres) terakhir.

 Jika mengusung capres hasil konvensi, Demokrat harus membentuk koalisi baru, sejauh mana penggalangan poros itu sudah dilakukan?
Kami belum sampai kesana. Kami masih konsetrasi untuk menyelesaikan konvensi. Komunikasi politik terus dibangun oleh ketua umum kami dengan tokoh partai lain. Pada saatnya, kami akan melakukan koalisi.
 
Apakah SBY masih berpengaruh dalam pengusungan nama capres dan pembentukan poros baru tersebut?
Survei terakhir sejumlah koran ternama menyebut, popularitas SBY masih di atas 60 persen. Ini bukti kalau apa yang dikerjakan pemerintahan SBY dianggap baik oleh rakyat.  Hasil itu juga bisa diterjemahkan, rakyat masih senang Pak SBY.

Rakyat juga tahu kalau kinerja pemerintahan SBY, 100 persen didukung Partai Demokrat. Kondisi ini tentu berpengaruh pada pilpres mendatang.
 
Bukankah waktu untuk membentuk poros semakin sempit?
Dalam politik, semua kemungkinan bisa terjadi. Segalanya masih mungkin.
 
Jika pemenang konvensi tidak bisa menyaingi capres yang sudah ada, apa Demokrat akan mengusung calon di luar konvensi?
Demokrat hanya membahas 11 nama peserta konvensi. Di luar itu kami tidak pernah bahas. Kalau ada isu soal nama si A atau si B akan diusung, saya pastikan itu di luar pembahasan Demokrat.
 
Bagaimana dengan isu SBY menjadi cawapres?

Hal itu tidak perlu kami tanggapi. Tidak pernah ada pemikiran itu di Demokrat. ***

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya