Berita

MS Hidayat

Wawancara

WAWANCARA

MS Hidayat: Pak ARB Sudah Resmi Izinkan Saya Jadi Calon Ketum Golkar

RABU, 23 APRIL 2014 | 09:13 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Di tengah ada desakan evaluasi pencapresan Aburizal Bakrie, perebutan kursi Ketua Umum Partai Golkar juga mulai disuarakan.

Politisi senior Partai Golkar MS Hidayat, mengaku siap bertarung memperebutkan kursi orang pertama partai berlambang pohon beringin itu dalam Musyawarah Nasional (Munas) mendatang.

Menteri Perindustrian itu telah meminta izin kepada Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Aburizal Bakrie (ARB) mengenai niatnya tersebut.


“Saya sudah minta izin maju kepada Pak ARB, dan sudah resmi diizinkan jadi calon ketum Golkar,” ujar MS Hidayat kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Berikut kutipan selengkapnya:

Siapa yang sudah menyatakan siap maju dalam Munas?
Pak Agung Laksono juga su-dah bicara. Kita tunggu saja. Penetapannya harus disesuaikan dengan jadwal pemilihan capres.

Kapan nama-nama calon itu ditetapkan?
Setelah Pilpres 2014.

Anda sudah menggalang dukungan DPD?
Belum. Saat ini kita masih menjajaki program pilpres.

Apa ARB juga berencana mencalonkan diri?
Nggak. Di Golkar nggak ada yang maju dua kali.

Bagaimana dengan Jusuf Kalla?
Sampai saat ini, nggak ada wacana beliau jadi ketua umum lagi. Kalau dalam bursa cawapres, Pak JK (Jusuf Kalla) memang salah seorang calon di antara beberapa kader Golkar lainnya, seperti Pak Akbar Tandjung dan Pak Luhut Panjaitan.

Golkar akan mengevaluasi pencapresan ARB dan mengusung cawapres?
Saya sudah berkomunikasi dengan Pak ARB dan beberapa pimpinan yang lain.

Di antaranya Pak Luhut. Mereka tetap menetapkan pencalonan Pak ARB. Tapi, dengan siapa cawapresnya belum ada keputusan.

Apa kriteria cawapres pendamping ARB?
Menurut saya, cawapres yang akan dipilih Golkar adalah orang yang bisa memberikan nilai tambah dan kontribusi dukungan.

Artinya Partai Golkar siap dengan pembagian kekuasaan?
Saya nggak keberatan istilah koalisi dan membagi-bagi kursi atau power sharing. Selama dilakukan dengan niat dan tujuan baik, itu bukan sesuatu yang salah.

Di mana pun, pembentukan kabinet sebuah koalisi, kursi tidak dimonopoli sendiri, ada pembagian kekuasaan. Tapi, untuk kepentingan menjalankan program.

Ada kemungkinan ARB jadi cawapres?
Nggak. Beliau nggak mau. Menolak jadi cawapres.

Bagaimana dengan sejumlah kader Golkar yang disebut-sebut layak mendampingi Jokowi?
Ada tiga kelompok di Golkar yang menyuarakan itu. Ada yang mengusung Pak Jusuf Kalla, ada yang mendukung Pak Akbar Tandjung, dan ada juga yang mendukung Pak Luhut Panjaitan. Itu belum menyatu.

Ketua Umum bertugas membuat suatu pertemuan untuk menyelesaikan masalah ini. ***

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya