Berita

jokowi/net

Faisal Basri: Jokowi Harus Dikawal dalam Membangun Ragam Konsensus Baru

MINGGU, 20 APRIL 2014 | 20:33 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Dalam membangun koalisi, Jokowi dipastikan belajar dari SBY sehingga tidak akan bagi-bagi kekuasaan. Dan dari SBY juga, Jokowi pasti belajar bahwa membangun koalisi sehingga membentuk suara mayoritas yang berbasis bagi-bagi kursi itu terbukti tidak efektif.

Demikian disampaikan ekonom Faisal Basri dalam sebuah diskusi untuk menilai jokowi dengan tema "Jokowi di Mata Intelektual", yang dilaksanakan Komunitas Bulaksumur untuk Kemenangan (Blusukan) Jokowi, di Cikini, Jakarta Pusat (Minggu, 20/4). Dalam kesempatan ini, Faisal mengaku sebagai penggemar berat Jokowi dan mendukungnya menjadi presiden.

Menurut Faisal, harus ada agenda jelas sehingga ada konsensus-konsensus baru di negara ini. Dan dengan agenda itu, Jokowi harus mendorong sistem presidensial berjalan dengan konsekuen, serta tidak dikaburkan dengan praktik parlementer yang dilakukan selama ini.


"Kalau DPR mbalelo saat Jokowi jadi presiden, rakyat nanti yang akan marah kalau DPR membelokkan agenda rakyat. Makanya saya harap rakyat tak hanya memilih saat pilpres, tapi kawal terus presidennya," jelas Faisal.

Dengan latarbelakang Jokowi sebagai pengusaha dari bawah, Faisal yakin Jokowi paham dan bisa menggerakkan usaha kecil menengah. Jokowi bukan berasal dari konglomerasi atau penguasaan kelompok-kelompok kuat.

"Kalau kita biarkan Jokowi sendiri, dia hanya akan dikelilingi bandit-bandit besar lagi. Makanya kita harus tetap jaga dia, bahkan mendukung dengan dana. Karena dia milik, kita bukan milik konglomerasi," tandasnya. [ysa]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Trump Singkirkan Opsi Senjata Nuklir di Perang Iran

Jumat, 24 April 2026 | 16:14

Pengamat Bongkar Motif Ekonomi di Balik Serangan Trump ke Iran

Jumat, 24 April 2026 | 15:44

BPKH Pastikan Nilai Manfaat Dana Haji Kembali ke Jemaah

Jumat, 24 April 2026 | 15:38

40 Kloter Berangkat di Hari Keempat Operasional Haji, Satu Jemaah Wafat

Jumat, 24 April 2026 | 15:31

AHY Pastikan Sekolah Rakyat hingga Tol Jogja-Solo Berjalan Optimal

Jumat, 24 April 2026 | 15:24

Bahlil Harusnya Malu, Tugas Menteri ESDM Dikerjakan Presiden

Jumat, 24 April 2026 | 15:13

Iran Bebaskan Tarif Hormuz untuk Rusia dan Sejumlah Negara

Jumat, 24 April 2026 | 14:46

KPK Periksa Saksi Terkait Rp8,4 Miliar yang Disebut Khalid Basalamah

Jumat, 24 April 2026 | 14:43

Anak Buah Zulhas Sangkal KPK: Jabatan Ketum Tak Bisa Diintervensi

Jumat, 24 April 2026 | 14:17

Dorong Kartini Melek Digital, bank bjb Genjot UMKM Naik Kelas

Jumat, 24 April 2026 | 14:16

Selengkapnya