Mumpung masih ada waktu, Partai Golkar perlu segera menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) untuk evaluasi perolehan suara dalam pileg dan pencapresan Aburizal Bakrie (ARB).
“Hasil Pileg 2014 jauh dari target. Partai Golkar tidak bisa mengusung capres secara langsung. Makanya, perlu ada pembicaraan, pembahasan tentang apa yang menjadi penyebabnya. Ini perlu dievaluasi,†tegas Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tandjung, kepada Rakyat Merdeka, Selasa (15/4).
Saat kampanye Pileg 2014, lanjut Akbar, Ketua Umum Partai Golkar ARB menyebut target perolehan suara Golkar sebesar 30 persen atau 170 kursi di parlemen. Namun, berdasarkan simulasi sejumlah lembaga survei perolehan suara Golkar tidak meningkat secara signifikan. Bahkan terjadi penurunan perolehan kursi di parlemen.
“Sejumlah lembaga memprediksi, kursi Golkar hasil pileg 2014 berkisar antara 83 sampai 96 kursi. Saat ini, kursi yang dimiliki Golkar di parlemen adalah 106 kursi, jadi turun. Kita tahu, untuk mengusung pasangan capres dibutuhkan 25 persen perolehan suara secara nasional atau 20 persen kursi di parlemen.
Makanya, DPP harus menjelaskan, ini prioritas utama,†paparnya.
Berikut kutipan selengkapnya:Bukankah Golkar akan semakin tertinggal jika menunggu pelaksanaan Rapimnas?Fokus kita saat ini kan pileg, dilanjutkan dengan pilpres. Nah, kalau Pak ARB mengatakan mau maju terus, ya kita lihat dulu, kita perlu berbicara dulu.
Apalagi, Golkar tidak bisa langsung mencalonkan presiden. Kita tahu, suaranya hanya sekitar 14-15 persen dan kursinya turun.
Jika ingin berkoalisi, seyogyanya DPP Golkar mengajak atau meminta saran Dewan Pertimbangan. Itulah salah satu permintaan surat kami sebelumnya. Namun, sampai hari ini DPP tidak pernah mengajak dan meminta saran Dewan Pertimbangan.
Saya dengar, Golkar akan berkoalisi dengan Partai Hanura. Itu pun dari media. Kami tidak pernah diajak bicara soal itu.
Artinya, pembicaraan soal koalisi tidak harus melalui Rapimnas?Kalau mau mengambil keputusan yang cepat, ya tidak perlu menunggu pelaksanaan Rapimnas. Agendanya, Rapimnas memang setelah pelaksanaan pileg.
Tapi, kalau DPP ingin mengejar waktu, mereka bisa menulis surat resmi atau berkomunikasi langsung dengan Dewan Pertimbangan. Partemuannya bisa dilakukan secara informal. Semuanya kan tinggal di Jakarta. Kediaman masing-masing anggota Dewan Pertimbangan juga diketahui pengurus DPP.
Jika koalisi sudah disepakati, apa yang akan dibahas dalam Rapimnas nanti?Rapimnas adalah forum bagi DPP untuk menjelaskan soal ketidakberhasilan target atau apa yang diamanatkan organisasi, baik Munas (Musyawarah Nasional) atau Rapimnas. Resminya pertanggungjawaban itu dilakukan pada Munas. Tapi dalam Rapimnas nanti harus mulai dijelaskan.
Berarti tidak akan ada evaluasi pencapresan ARB?Saat ini, saya baru bisa bicara soal evaluasi pencapaian target partai. Bagaimana dinamika dalam forum nanti, saya belum bisa memprediksi. Bisa saja ada suara-suara evaluasi di luar hasil pileg.
Kita sudah menetapkan, capres Golkar adalah ARB. Sejauh Golkar berhak menetapkan pencalonan presiden, ya calonnya ARB. Tidak ada calon lain.
Kecuali, ada pikiran-pikiran baru dalam Rapimnas nanti. Itu kita lihat nanti. Biar partai memutuskan itu. Sebab, penetapan ARB sebagai capres juga melalui Rapimnas. Kalau ada yang mau dikoreksi terhadap Rapimnas sebelumnya, ya harus lewat Rapimnas juga.
Bagaimana aspirasi kader daerah tentang pencapresan ARB?Saya belum mengamati itu. Beberapa pekan ini, saya masih fokus pada suksesi pemilu legislatif. Saya belum menanyakan soal lain, karena masih fokus di sana.
Komunikasi saya dengan kader di berbagai daerah masih terbatas pada hasil suara pileg. Saya hanya tanya berapa hasil suaranya, apakah meningkat atau turun. Kemudian berapa perolehan kursinya.
Antara situasi sekarang dengan Rapimnas yang akan datang, saya tidak bisa memastikan. Saat ini, saya tidak belum tahu kearah mana pikiran-pikiran itu. Bagaimana dinamikanya, kita lihat saja nanti.
Sejumlah pihak menuding Anda memiliki andil terhadap stagnasi perolehan suara Golkar, ini bagaimana?Saya sudah sangat fokus untuk Pileg. Saya kampanye mulai tanggal 16 Maret hingga 5 April. Saya kampanye di 15 provinsi dan menyambangi langsung 33 lokasi kampanye. Saya sudah melakukan tugas saya. Itu komitmen saya.
Mengenai cawapres, saya sudah menjawab. Saya bilang, saya bersedia menjadi cawapres kalau ada yang mengajak. Itu sikap saya. Harusnya, pertanyaan atau pernyataan yang sama diajukan juga kepada Pak JK (Jusuf Kalla). Saya dan beliau kan sama-sama bekas Ketua Umum Golkar. ***
