Berita

jaringan distribusi gas bumi (jargas)

Bisnis

Pembangunan Jargas Rumah Tangga Terkendala Anggaran

Kurangi Ketergantungan Impor Gas
KAMIS, 17 APRIL 2014 | 08:58 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Pemerintah mengklaim sejak 2009 telah membangun jaringan distribusi gas bumi (jargas) untuk rumah tangga sebanyak 72.511 sambungan rumah (SR) yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Langkah ini untuk menekan impor gas.

Dirjen Migas Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Edy Hermantoro memaparkan, pemerintah membangun 11.686 SR di tiga kota di Sumatera Selatan, 4.000 SR di Jambi, 5.254 SR di Rusun Jakarta, Bogor dan Tangerang.

Selanjutnya, 11.547 SR di Jawa Timur yang tersebar di dua kota, 4.000 SR di Jawa tengah  dan di Jawa Barat sebanyak 20.628 SR yang tersebar di lima kota.


Untuk Kalimantan Timur, jargas dibangun di dua kota sebanyak 7. 326 SR, Sulawesi Selatan 4.172 SR dan Papua Barat 3.898 SR. Untuk tahun tahun ini, pemerintah berencana membangun jargas di Semarang, Bulungan, Sidoardjo, Lhokseumawe dan Bekasi.

“Pembangunan kegiatan fisik jargas ini sebagai trigger. Kami berharap pemerintah akan jalan (melanjutkan) pembangunan sehingga dapat berkembang,” ujar Edy, kemarin.

Menurut dia, sambutan masyarakat terhadap pembangunan jargas ini sangat baik. Karena itu, tidak mengherankan banyak kepala daerah yang mengirimkan surat kepada pemerintah pusat agar di daerahnya juga dibangun jargas.

“Tidak semua permintaan dapat dipenuhi karena terkendala anggaran. Selain itu, jargas juga hanya dapat dibangun di daerah yang memiliki sumber gas atau memiliki jaringan distribusi gas bumi,” tuturnya.

Menurut dia, pembangunan jaringan gas juga untuk mengurangi ketergantungan impor elpiji yang jumlahnya cukup besar. Setiap tahunnya, kebutuhan elpiji Indonesia mencapai 4,5 juga ton. Sedangkan hasil produksi kilang dalam negeri hanya 2,5 juta ton. Ini berarti hampir 50 persen kebutuhan harus diimpor.

Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian ESDM M Hidayat mengatakan, untuk mengurangi ketergantungan impor gas elpiji, pihaknya menyusun roadmap untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019 yang menggunakan jaringan gas rumah tangga.

“Kita sedang siapkan lagi roadmap-nya. Kita ingin pemanfaatan sumber gas untuk rumah tangga terus ditingkatkan karena impor elpiji luar biasa besar,” ujarnya.

Namun, untuk mengembangkan jaringan gas, kata Hidayat, perlu ada sumber gasnya dan infrastruktur jaringan.

“Ada pipe line-nya juga, kalau nggak ada sumber dan pipeline gimana mengembangkannya. Tapi memang gas itu jauh dari market dan dari sumbernya,” jelas Hidayat. ***

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

Wacana Penyeragaman Kemasan Bikin Pusing Industri Hasil Tembakau

Selasa, 07 Juli 2026 | 00:08

Komisi IV DPR Siapkan Tim Investigasi Tailing Freeport di Timika

Senin, 06 Juli 2026 | 23:58

MSBI-Apkasi Kolaborasi Kembalikan Kejayaan Sepak Bola RI

Senin, 06 Juli 2026 | 23:36

Korupsi Batu Bara Biang Kerok Blackout di Sejumlah Wilayah Indonesia

Senin, 06 Juli 2026 | 23:30

75 Persen Kredit Pensiunan Kini Bidik Kegiatan Usaha

Senin, 06 Juli 2026 | 23:07

RUU HAM Masih Lemah Melindungi Hak Perempuan

Senin, 06 Juli 2026 | 22:56

Tukar Pikiran Bola Nasional

Senin, 06 Juli 2026 | 22:45

Survei Terbuka IndexMundi, Burhanuddin Muhtadi Beberkan Cacat Metodologi Riset Online

Senin, 06 Juli 2026 | 22:39

Polri Minta Bandar Narkoba Penyerang Anggota Polres Katingan Serahkan Diri

Senin, 06 Juli 2026 | 22:21

Menaker Pastikan Isu PHK TikTok-Tokopedia Tuntas

Senin, 06 Juli 2026 | 22:20

Selengkapnya