Berita

Marzuki Alie

Wawancara

WAWANCARA

Marzuki Alie: Paling Ideal Kalau Demokrat Bisa Berkoalisi Dengan PDIP

SELASA, 15 APRIL 2014 | 10:14 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Partai Demokrat mengambil banyak pelajaran dari Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 yang berdasarkan quick count perolehan suaranya di kisaran 9 sampai 10 persen.

Ke depan, Partai Demokrat akan lebih gencar mensosialisasikan keberhasilan kerja dan melawan berbagai isu negatif yang menggerogoti elektabilitas partai.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Marzuki Alie kepada Rakyat Merdeka yang dihubungi via telepon, Minggu (13/4).


“Pileg 2014 ini memberi pembelajaran berharga untuk kami. Isu negatif tidak boleh dibiarkan,” tegas Marzuki Alie.

Menurut Ketua DPR itu, anjloknya perolehan suara disebabkan lambatnya reaksi partai menyikapi berbagai isu negatif, utamanya kasus dugaan korupsi sejumlah oknum partai.

Peserta konvensi capres Partai Demokrat itu menjelaskan, isu dugaan korupsi mulai mendera Demokrat di masa kepemimpinan Anas Urbaningrum. Derasnya arus informasi membuat publik meyakini kebenaran isu tersebut, karena tidak dilakukan klarifikasi atau bantahan.

“Kondisi itu diperberat dengan lambannya upaya penyelamatan partai. Langkah-langkah penyelamatan baru dilakukan setelah survei elektabilitas berada di bawah angka 10 persen,” papar bekas Sekjen Partai Demokrat itu.

Berikut kutipan selengkapnya:

Apa yang pernah Anda lakukan untuk menyelamatkan Partai Demokrat?
Saya penah mengingatkan fungsionaris DPP dan sejumlah menteri Demokrat. Saya katakan, kalau isu negatif dibiarkan dan survei elektabilitas meluncur hingga di bawah angka 10 persen, Demokrat akan sulit mendapatkan kepercayaan publik dalam Pileg 2014.

Sebelum survei elektabilitas berada di bawah 10 persen, saya meminta dilakukan langkah-langkah penyelamatan. Tapi tidak dilakukan. Upaya tersebut baru dilakukan saat elektabilitas Demokrat berada di kisaran angka 4 sampai 5 persen.

Anda tidak bisa menerima hasil perolehan suara Demokrat?
Dengan perolehan suara di kisaran 9 sampai 10 persen, kami patut bersyukur. Angka ini kan jauh lebih tinggi dari prediksi sebelum pemilu, sekitar 4 sampai 5 persen. Karena waktunya pendek, hasil ini masih cukup baik. Ini pembelajaran berharga untuk kami.

Dengan hasil ini, apa yang akan dilakukan Demokrat pada pilpres mendatang?
Langkah realistisnya, ya koalisi. Demokrat sulit membangun poros baru, karena tidak ada figur yang bisa diusung untuk memenangkan pilpres.

Kalau ada figur yang elektabilitasnya seperti Pak SBY saat Pilpres 2004, ceritanya bisa berbeda. Kenyataanya kan belum ada. Jadi, pilihan yang paling realistis adalah berkoalisi dengan poros yang ada.

Jika berkoalisi dengan partai lain, bagaimana nasib konvensi capres Partai Demokrat?
Konvensi kan ajang untuk memilih calon presiden. Faktanya, perolehan suara Demokrat berada di kisaran 9 sampai 10 persen. Dengan kondisi ini, kita sulit melanjutkan konvensi. Saya menyarankan, komite konvensi mengembalikan mandat kepada Majelis Tinggi Partai Demokrat.

Demokrat tidak akan mengusung capres?
Dengan elektabilitas yang belum mencukupi, waktu dan momentumnya terbatas, kita harus realistis. Biarkan Majelis Tinggi menindaklanjuti sikap dan langkah partai selanjutnya. Apakah Majelis Tinggi akan mencalonkan wakil presiden, biar mereka yang memutuskan.

Majelis Tinggi mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan hasil konvensi capres?
Apakah calon-calon yang ada ini disurvei dulu? Apakah mereka yang memiliki elektabilitas dipilih untuk berkompetisi? Keputusannya kita serahkan saja kepada Ketua Majelis Tinggi.

Tapi saya tidak pernah bilang agar Pak SBY melakukan langkah penyelamatan karena perolehan Partai Demokrat di kisaran 9 sampai 10 persen seperti dimuat dalam pemberitaan Rakyat Merdeka sebelumnya (edisi Minggu, 13/4). Itu salah dipersepsikan. Yang saya katakan adalah langkah penyelamatan itu perlu dilakukan saat Partai Demokrat didera berbagai isu negatif, utamanya kasus dugaan korupsi sejumlah oknum partai.

Dari tiga capres yang sudah ada, idealnya Demokrat berkoalisi dengan siapa?
Saya tidak bisa memastikan. Menurut saya, semuanya pilihan yang ada bisa jadi ideal. Tapi, paling ideal kalau berkoalisi dengan PDIP.

Kenapa dengan PDIP?
Kalau berkoalisi dengan PDIP, berarti kami berhasil membangun rekonsiliasi. Selama ini, Demokrat dan PDIP kan selalu dipersepsikan berhadap-hadapan. Dengan koalisi itu, persepsi yang selama ini ada akan hilang. Itu paling ideal.

Anda yakin koalisi itu bisa diwujudkan?
Ini tidak mudah. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Dalam politik, tidak ada hitam dan putih. Semua bisa terjadi. Koalisi bisa diwujudkan kalau ada kelegowoan dari para pimpinannya. Kelegowoan ini penting untuk membangun bangsa. ***

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

UPDATE

DAMRI dan Mantan Jaksa KPK Berhasil Selamatkan Piutang dari BUMD Bekasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:12

Oggy Kosasih Tersangka Baru Korupsi Aluminium Alloy Inalum

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:09

Gotong Royong Penting untuk Bangkitkan Wilayah Terdampak Bencana

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:08

Wamenkum: Restorative Justice Bisa Diterapkan Sejak Penyelidikan hingga Penuntutan

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:04

BNI Siapkan Rp19,51 Triliun Tunai Hadapi Libur Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:58

Gus Dur Pernah Menangis Melihat Kerusakan Moral PBNU

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:57

Sinergi Lintas Institusi Perkuat Ekosistem Koperasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:38

Wamenkum: Pengaturan SKCK dalam KUHP dan KUHAP Baru Tak Halangi Eks Napi Kembali ke Masyarakat

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Baret ICMI Serahkan Starlink ke TNI di Bener Meriah Setelah 15 Jam Tempuh Medan Ekstrim

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Pemerintah Siapkan Paket Diskon Transportasi Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:31

Selengkapnya