Berita

bbc

Global

AS dan UE Kembali Siapkan Sanksi bagi Rusia

SELASA, 15 APRIL 2014 | 10:44 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa (UE) tengah bersiap memperluas pemberian sanksi terhadap Rusia menyusul krisis dan kerusuhan yang belum mereda di timur Ukraina.

AS dan UE masih bersikukuh menuding bahwa Rusia mengambil peranan penting dalam kerusuhan menuntut pembentukan referendum serupa seperti di Krimea yang terjadi sejak lebih dari sepekan terakhir di sejumlah wilayah di timur Ukraina.

Para pengunjuk rasa yang menyuarakan hal itu didominasi oleh penduduk Ukraina berbahasa Rusia. Mereka menduduki sejumlah gedung pemerintahan untuk menyuarakan tuntutannya.


Perluasan sanksi akan dilakukan oleh UE dengan menambah daftar petinggi Rusia yang akan dikenai larangan perjalanan, visa, ataupun pembekuan aset. Hal itu disampaikan oleh keterangan dari Kementerian Luar Negeri UE pada Senin (14/4).

Sementara itu Amerika Serikat, menurut keterangan Gedung Putih, telah mengeluarkan peringatan pada Rusia terkait keterlibatannya dalam krisis di timur Ukraina.

Pada Senin malam (14/4) Presiden AS Barack Obama dan Presiden Rusia Vladimir Putin kembali berbincang melalui sambungan telepon.

Dalam keterangan Gedung Putih disebutkan bahwa Obama menyatakan keprihatinannya atas dukungan Rusia pada pengunjuk rasa bersenjata yang menuntut separatisme di wilayah timur Ukraina. Obama mendesak Rusia untuk menggunakan pengaruhnya untuk membuat para pengunjuk rasa meninggalkan gedung-gedung pemerintahan.

Obama juga mengancam bahwa Rusia akan membayar lebih bila aksi separatisme masih bertahan di timur Ukraina.

Namun seperti dilansir BBC, Putin menyebut bahwa kerusuhan yang terjadi di timur Ukraina merupakan hasil dari ketidakmampuan pemimpin Ukraina yang baru untuk menampung kepentingan penduduk berbahasa Rusia. [mel]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya