Berita

Max Sopacua

Wawancara

WAWANCARA

Max Sopacua: Kami Tunggu Hasil Resmi KPU Untuk Jajaki Koalisi Di Pilpres

KAMIS, 10 APRIL 2014 | 09:02 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Perolehan suara Partai Demokrat berdasarkan quick count sejumlah lembaga survei berada di kisaran  9  sampai 10 persen. Apa penyebabnya Demokrat rontok?

“Ini akibat opini negatif yang disebarkan melalui media massa,’’ ujar Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Max Sopacua, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Menurut anggota Komisi I DPR itu, partainya mendapat serangan bertubi-tubi karena menjadi pemenang Pemilu 2009 dan memimpin koalisi di pemerintahan.


“Kalau bicara korupsi, kan bukan hanya kader partai kami saja. Tapi hanya kami yang dikeroyok,’’ paparnya.

Berikut kutipan selengkapnya:

Apa hasil quick count itu sudah diterima?
Kita tunggu hasil real count dulu dong. Kami melihat, ada perbedaan signifikan antar satu lembaga dengan lembaga survei lain. Semua hasilnya berbeda. Kalau kami tanggapi secara tergesa-gesa, saya khawatir hasilnya tidak valid.

Apa Partai Demokrat mempunyai hitungan sendiri?
Kami punya lembaga yang kami percayakan untuk melakukan hitung cepat. Kami yakin, lembaga Pak Saiful Mujani sangat netral. Di internal juga ada perhitungan perolehan suara.

Apakah hitungan internal Demokrat berbeda jauh dengan hasil hitung cepat lembaga lain?
Kami belum bisa meyebut hasil hitungan itu final atau valid. Bagaimana pun juga, angka yang kami keluarkan akan berbeda dengan hasil hitung cepat lembaga lain.

Kalau margin error-nya nggak terlalu jauh, kami bisa menanggapi itu secara ilmiah. Tapi, hal itu belum bisa kami tanggapi sekarang.

Bukankah semua hitung cepat menyebutkan Partai Demokrat tergeser dari posisi 3 besar?
Pada real count, saya yakin kami masuk 3 besar.

 Berapa prediksi suara real count Partai Demokrat?

Prediksi kita sekitar 15 persen suara nasional.

Siapa parpol yang akan diajak berkoalisi?
Pengalaman adalah guru terbaik. Kami akan memulai strategi baru dalam berkoalisi di masa mendatang.

Tapi, koalisi ini akan sangat bergantung dari induknya. Ada induk koalisi ada partai penentu koalisi. Nah, siapa yang akan kami pilih, kami tunggu penghitungan manual dari KPU untuk menjajaki koalisi.

Apa ada partai yang di-black list berkoalisi?
Kalau masuk 3 besar, kami akan mengusung capres dan memilih mitra koalisi yang akan mendukung kebijakan pemerintah.

Selama ini, Pemilu 2004 dan 2009, koalisi yang kami bangun mengakomodir semua kepentingan. Akibatnya, masing-masing pihak memiliki agenda dan tujuan berbeda di eksekutif maupun legislatif.

 Bagaimana nasib konvensi capres Partai Demokrat?
Lembaga survei kami belum mengumumkan secara resmi, siapa pemenangnya.

Bagaimana jika ada anggota konvensi Demokrat yang dipinang partai lain?

Anggota konvensi dipinang capres partai lain, terbuka kesempatan.
Persoalan cawapres itu kan udangan. Yang pasti, konvensi Demokrat menelurkan calon presiden. ***

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya