Berita

ilustrasi/net

Nusantara

Sinyal Perpanjangan Kontrak Karya Freeport Bermuatan Ekonomi Politik

SELASA, 08 APRIL 2014 | 18:23 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Sinyal perpanjangan kontrak karya PT Freeport dan PT Vale selama 20 tahun yang dilakukan jelang pemilu legislatif dinilai membawa motif ekonomi politik.

"Publik juga tahu motifnya, ya pastinya di samping kucuran logistik yang besar, kedua adalah perlindungan dari Amerika Serikat," kata Ketua Umum Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM, Masinton Pasaribu ketika dihubungi redaksi (Selasa, 8/4).

Ia menekankan adanya perlindungan yang diberikan oleh Amerika Serikat sebagai salah satu bentuk timbal balik dari perpanjangan kontrak karya tersebut.


"Freeport (merupakan) manifestasi dari dominasi poitik dan ekonomi Amerika Serikat di Indonesia," ucap Masinton.

Menurut Calon Anggota DPR RI Dapil Jakarta dua itu, perpanjangan kontrak karya merupakan tanggung jawab pemerintah.

"Dari mulai Presiden, Menko Perekonomian bertanggung jawab, menteri-menteri terkait juga. Mereka orang-orang yang layak dimintai pertanggungjawaban," pungkasnya.

Diketahui bahwa perpanjangan tersebut dapat membuat kontrak karya PT Freeport baru berakhir pada tahun 2041, sedangkan kontrak karya PT Vale baru berakhir pada tahun 2045 mendatang.

Sikap tersebut bertentangan dengan UU 4/2009 tentang Mineral dan Batubara (minerba). Dalam UU itu disebutkan bahwa kontrak karya setiap perusahaan yang habis masa kontraknya tidak akan diperpanjang. [mel]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya