Berita

Politik

Pemilu 2014 Momen Tepat Hentikan Politik Liberal

SELASA, 08 APRIL 2014 | 18:07 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Perpolitikan Indonesia saat ini adalah buah dari produk undang-undang yang liberal. Di mana pengaruh besar terhadap konstituen partai dan calon legislatif secara langsung mendidik pemilih menjadi konstituen yang liberal.

Demikian disampaikan Ketua Divisi Bidang Politik Gerakan Pemuda Anti Korupsi (GEPAK) Ananda Mustadjab Latip kepada wartawan di Jakarta, Selasa (8/4).

"Kini beredar di masyarakat bahwa sudah ada koordinator yang siap membagikan uang untuk memilih caleg tertentu. Kita harus mewaspadai serangan fajar. Bukan saatnya lagi yang berkuasa berdasarkan kekuataan uang, semua elemen masyarakat harus memantau itu," bebernya.


Ananda menjelaskan, sejak era kejatuhan Soeharto karena krisis moneter, lembaga moneter dunia pun ikut campur tangan dalam melakukan perubahan undang-undang. Tak heran jika perpolitikan Indonesia saat ini sangat liberal. Pengaruhnya terasa saat partai sudah tidak bertanggungjawab lagi atas kualitas anggotanya di parlemen.

Selain itu, dampak dari pemilihan langsung adalah munculnya caleg yang tidak mempunyai visi kerakyatan, mereka menjadikan pertarungan dalam meraup konstituen sebagai jenjang untuk menaikkan kelas sosial secara pribadi.

"Dampak lain adalah munculnya caleg boneka yang pencalegannya dibiayai oleh bandar tertentu. Dengan berspekulasi dan kepentingan bisnis semata," jelas Ananda yang juga caleg DPR DKI Jakarta dari PDI Perjuangan.

Untuk itu, dia berjanji akan menciptakan sistem transparansi APBD DKI Jakarta agar bisa diakses masyarakat. Pasalnya, selama ini, informasi mengenai anggaran tersebut tidak diketahui masyarakat dan sangat tertutup.

"Saya pun tak dapat mengakses dan detailnya tidak diberitahu. Kita tidak tahu untuk apa saja anggaran digunakan. Bila rincian anggaran itu dibuka, tentu itu ada efek positif dan negatifnya," jelas Ananda.

Diapun berharap agar warga Jakarta Selatan, khususnya Dapil VIII dapat bersama-sama mewujudkan kemenangan rakyat ibu kota.

"Untuk membangun Jakarta yang berkualitas maka dibutuhkan wakil rakyat yang mumpuni, memiliki program dan visi kebangsaan yang jelas," demikian Ananda.[dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

IJTI: Buku Saku 0 Persen Rujukan Penting Pers dan Publik

Sabtu, 11 April 2026 | 18:18

Prabowo Minta Maaf Belum Bawa Pencak Silat ke Olimpiade

Sabtu, 11 April 2026 | 17:50

Aktivis Tegas Lawan Pengkhianat Konstitusi

Sabtu, 11 April 2026 | 17:27

OTT KPK Tangkap 18 Orang, Bupati Tulungagung Digulung

Sabtu, 11 April 2026 | 16:19

Ingatkan JK, Banggar DPR: Kenaikan Harga BBM Bisa Turunkan Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 11 April 2026 | 16:14

Wamen Ossy: Satgas PKH Wujud Penyelamatan Kekayaan Negara

Sabtu, 11 April 2026 | 15:54

Jawab Tren, TV Estetik dengan Teknologi Flagship Diluncurkan

Sabtu, 11 April 2026 | 15:21

KNPI Soroti Gerakan Pemakzulan: Sebut Capaian Pemerintahan Prabowo Sangat Nyata

Sabtu, 11 April 2026 | 14:54

Setelah 34 Tahun, Prabowo Pamit dari Kursi Ketum IPSI di Munas XVI

Sabtu, 11 April 2026 | 14:47

Hadiri Munas IPSI, Prabowo Ungkap Jejak Keluarga dalam Dunia Pencak Silat

Sabtu, 11 April 2026 | 14:28

Selengkapnya