Berita

Politik

Agum Gumelar Mengajak Tidak Pilih Prabowo

SENIN, 07 APRIL 2014 | 19:14 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Sosok Prabowo Subianto memiliki nilai minus di mata Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar. Menurut Agum, Prabowo Subianto tidak layak memimpin Indonesia.

"Saya tahu persis siapa dia. Karena bekas anak buah saya. Jangankan menjadi presiden, untuk mencalonkan diri sebagai presiden saja harusnya dia malu," kata Agum yang tak lain adalah bekas komandan Prabowo saat berdinas di Komando Pasukan Khusus (Kopassus).

"Berawal pada kasus 98, sebuah kasus yang terjadi di jajaran Kopassus penculikan beberapa aktifis terjadi. Pada kasus ini, Prabowo lah tersangkanya," sambung dia kemarin.


Agum mengatakan kasus penculikan beberapa aktifis ini mendapat reaksi cukup keras dari dunia internasional. Kerjasama Indonesia dengan beberapa negara luar diputus. Saat itu Pimpinan ABRI, kata Agum, langsung melakukan penyelidikan terhadap kasus yang masuk katagori pelanggaran berat. Harusnya kasusnya ditangani Mahkamah Militer, namun karena beberapa faktor tidak dilakukan.

Untuk melanjutkan pemeriksaan, petinggi ABRI membentuk Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang beranggotakan beberapa perwira berpangkat Letnan Jendral (Letjen), diantaranya diisi Agum dan SBY. Dalam pemeriksaan, DKP menyimpulkan dalam bentuk rekomendasi panglima ABRI untuk memberhentikan Prabowo Subianto Djojohadikusumo yang saat itu berpangkat Letnan Jendral (Letjen).

Agum yang merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) tahun 1969 menegaskan apa yang dikatakannya bukan untuk menggiring pemilih untuk tidak memilih Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu. Tapi hanya mengingatkan, layak atau tidak layak seseorang dipilih sebagai presiden.

"Silahkan mau pilih siapa, dari mana, silahkan. Inikan demokrasi. Tapi yang mengerti harus mengingatkan yang tidak mengerti, karena masa depan bangsa ini jadi taruhannya," tegas suami dari Linda Amelia Sari yang pernah menjabat Menteri Perhubungan era Gusdur ini.[dem]


Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

UPDATE

KSP Kawal Pembangunan MRT Jakarta sebagai Proyek Strategis Nasional

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:24

BI Rate Naik Lagi Jadi 5,75 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:19

Putusan Hakim Tegaskan Keabsahan Tanda Tangan Ketum PPP dan Wasekjen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:17

PPKGBK Memverifikasi Penghuni Hotel Sultan Usai Eksekusi Pengosongan

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:17

Pemerintah Harus Benahi Kebijakan Domestik agar Investor Tak Kabur

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:10

PKB Usul Ambang Batas Parlemen 5 Sampai 7 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:01

Disinggung Aliran Duit ke Gus Yaqut, Fuad Hasan: Bahaya Kamu!

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:57

UMKM Binaan Pertamina Gelar Promo Gila-gilaan di Jakarta Fair 2026

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:55

Rapimnas II di Banten, KAMMI Teguhkan Arah Gerakan Kebangsaan

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:51

Pertamina Patra Niaga Pastikan Harga BBM Nonsubsidi Ikuti Formula Pasar

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:48

Selengkapnya