Berita

Politik

Agum Gumelar Mengajak Tidak Pilih Prabowo

SENIN, 07 APRIL 2014 | 19:14 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Sosok Prabowo Subianto memiliki nilai minus di mata Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar. Menurut Agum, Prabowo Subianto tidak layak memimpin Indonesia.

"Saya tahu persis siapa dia. Karena bekas anak buah saya. Jangankan menjadi presiden, untuk mencalonkan diri sebagai presiden saja harusnya dia malu," kata Agum yang tak lain adalah bekas komandan Prabowo saat berdinas di Komando Pasukan Khusus (Kopassus).

"Berawal pada kasus 98, sebuah kasus yang terjadi di jajaran Kopassus penculikan beberapa aktifis terjadi. Pada kasus ini, Prabowo lah tersangkanya," sambung dia kemarin.


Agum mengatakan kasus penculikan beberapa aktifis ini mendapat reaksi cukup keras dari dunia internasional. Kerjasama Indonesia dengan beberapa negara luar diputus. Saat itu Pimpinan ABRI, kata Agum, langsung melakukan penyelidikan terhadap kasus yang masuk katagori pelanggaran berat. Harusnya kasusnya ditangani Mahkamah Militer, namun karena beberapa faktor tidak dilakukan.

Untuk melanjutkan pemeriksaan, petinggi ABRI membentuk Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang beranggotakan beberapa perwira berpangkat Letnan Jendral (Letjen), diantaranya diisi Agum dan SBY. Dalam pemeriksaan, DKP menyimpulkan dalam bentuk rekomendasi panglima ABRI untuk memberhentikan Prabowo Subianto Djojohadikusumo yang saat itu berpangkat Letnan Jendral (Letjen).

Agum yang merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) tahun 1969 menegaskan apa yang dikatakannya bukan untuk menggiring pemilih untuk tidak memilih Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu. Tapi hanya mengingatkan, layak atau tidak layak seseorang dipilih sebagai presiden.

"Silahkan mau pilih siapa, dari mana, silahkan. Inikan demokrasi. Tapi yang mengerti harus mengingatkan yang tidak mengerti, karena masa depan bangsa ini jadi taruhannya," tegas suami dari Linda Amelia Sari yang pernah menjabat Menteri Perhubungan era Gusdur ini.[dem]


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

IJTI: Buku Saku 0 Persen Rujukan Penting Pers dan Publik

Sabtu, 11 April 2026 | 18:18

Prabowo Minta Maaf Belum Bawa Pencak Silat ke Olimpiade

Sabtu, 11 April 2026 | 17:50

Aktivis Tegas Lawan Pengkhianat Konstitusi

Sabtu, 11 April 2026 | 17:27

OTT KPK Tangkap 18 Orang, Bupati Tulungagung Digulung

Sabtu, 11 April 2026 | 16:19

Ingatkan JK, Banggar DPR: Kenaikan Harga BBM Bisa Turunkan Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 11 April 2026 | 16:14

Wamen Ossy: Satgas PKH Wujud Penyelamatan Kekayaan Negara

Sabtu, 11 April 2026 | 15:54

Jawab Tren, TV Estetik dengan Teknologi Flagship Diluncurkan

Sabtu, 11 April 2026 | 15:21

KNPI Soroti Gerakan Pemakzulan: Sebut Capaian Pemerintahan Prabowo Sangat Nyata

Sabtu, 11 April 2026 | 14:54

Setelah 34 Tahun, Prabowo Pamit dari Kursi Ketum IPSI di Munas XVI

Sabtu, 11 April 2026 | 14:47

Hadiri Munas IPSI, Prabowo Ungkap Jejak Keluarga dalam Dunia Pencak Silat

Sabtu, 11 April 2026 | 14:28

Selengkapnya