Berita

Bendera Rusia di Kharkiv/reuters

Global

Warga Ukraina Timur Duduki Gedung Pemerintahan Tuntut Referendum Ala Krimea

SENIN, 07 APRIL 2014 | 11:46 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Belasan ribu massa pengunjuk rasa pro-Rusia menduduki bangunan pemerintah daerah di tiga kota di Ukraina bagian timur pada Minggu (6/4).

Ketiga kota itu adalah Donetsk, Luhansk, dan Kharkiv.

Mereka menduduki gedung pemerintahan daerah untuk kemudian mengibarkan bendera Rusia dan menyuarakan untuk digelarnya referendum serupa seperti yang dilakukan oleh Krimea untuk bergabung dengan Rusia.


Sekalipun terjadi ketegangan antara pengunjuk rasa dengan pasukan keamanan, namun tidak ada laporan mengenai korban tewas.

Menanggapi unjuk rasa tersebut, Menteri Dalam Negeri Ukraina Arsen Avakov berjanji untuk memulihkan ketertiban di Ukraina timur tanpa menggunakan kekerasan.

Ia menuding aksi unjuk rasa tersebut didalangi oleh presiden terguling Viktor Yanukovich bersama dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Pasalnya Yanukovich diketahui memiliki basis massa politik di kota Donetsk.

"Putin dan Yanukovich memerintahkan dan membayar gelombang terbaru dari gangguan separatis di bagian timur negara (Ukraina). Orang-orang yang telah berkumpul tidak banyak tetapi mereka sangat agresif," kata Avakov dalam sebuah pernyataan seperti dilansir Reuters.

"Situasi akan kembali di bawah kontrol tanpa pertumpahan darah," tegasnya.

Pasca unjuk rasa, Presiden sementara Ukraina Oleksander Turchinov segera menggelar pertemuan darurat dengan para kepala keamanan di Kiev untuk merumuskan cara mengambil kendali situasi tersebut.

Ketegangan di wilayah Ukraina timur, di mana banyak masyarakat berbahasa Rusia semakin meningkat terutama pasca penggulingan Yanukovich Februari lalu yang disusul dengan munculnya pemerintah sementara yang mendukung peningkatan hubungan dengan Uni Eropa dibanding dengan Rusia. [mel]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya